Jakarta (Pendis) - Dalam Rapat Pimpinan Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2014 di Jakarta, Selasa 18 Maret 2014, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin meminta kepada Direktorat di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam untuk mempersiapkan Blue Print rencana strategis pendidikan Islam sampai tahun 2025, baik dari sisi substantif dan teknis terkait pelaksanaan Rakornas yang akan datang.

Pada paparannya Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia adalah the most challenging dibanding negara lain, output siswa-siswi dari 65 negara yang diassest dalam nilai ujian menempati ranking 64 negara di dunia, kualitas guru juga menempati ranking terendah, untuk itu kita harus menyegarkan kembali tentang arah kebijakan pendidikan Islam meliputi kualitas wajib belajar sembilan tahun, peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah universal.

Pada tahun 2015 Ditjen Pendidikan Islam merencanakan pemberian beasiswa 1.000 Doktor untuk dikuliahkan di dalam negeri sebanyak 750 orang dan 250 orang ke luar negeri, Kamaruddin berharap kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam agar mempersiapkan langkah-langkah dalam implementasi program tersebut.

Adapun lanjut Kamaruddin Amin di direktorat Madrasah, program utamanya adalah Akreditasi. Masih banyak lembaga yang belum diakreditasi diharapkan pada tahun 2014 dan 2015 lembaga madrasah harus terakreditasi. "Kita harus bangun madrasah sebagai Centre of excelent, madrasah mempunyai kualitas dan karakter yang khas bukan hanya sebagai ahli dalam agama tapi juga mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan umumnya. "katanya.

"Dalam konteks di lembaga tingkat kelulusan MI sangat tinggi, tingkat kelulusan MTs kecil dan juga tingkat lulusan MA sangat kecil, untuk itu program Pendidikan Menengah Universal (PMU) menjadi tema yang sangat penting, PMU ini bisa meningkatkan kualitas lulusan dan saat ini berorientasi terhadap MAN Insan Cendekia untuk dilakukan evaluasi termasuk dari sisi anggaran,"katanya.

Penyedian guru yang berkualitas, langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu dengan peningkatan proporsi guru berkualifikasi minimal S1/D4 disemua jenjang, Peningkatan proporsi guru bersertifikat profesi dan penyedian berbagai tunjangan guru yaitu tunjangan khusus, tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional. "Di Inggris menjadi guru adalah hal yang prestisius dan terhormat artinya orang yang ingin menjadi guru sejak kecil dimulai dari tarikan nafasnya sedangkan di Indonesia guru menjadi tujuan kedua dalam pencarian lapangan pekerjaan bukan hal yang utama, ini menjadi bahan pertimbangan penting buat kita yang dimulai dari rekrutmen guru hingga pelatihan-pelatihan," ujarnya.

Mengenai pesantren, Kamaruddin Amin mengatakan kalau pesantren kurang mendapatkan afirmasi dari negara ataupun dari kita sendiri oleh karena itu kita harus mereorientasi anggaran untuk pondok pesantren. "Direktorat Pontren harus melaksanakan program yang bersifat core nya pesantren. Harus mengeliminir program yang tidak langsung menyentuh core pesantren seperti Pospenas. Program-program yang core pesantren diantaranya lomba baca kitab kuning, lomba tahfidz quran, pemberdayaan pesantren yang menjadikan output santri lulusannya menjadi ulama. Kajian ushul Fiqh, pengkaderan ulama dibidang tafsir dan hadits, kedepan program-program tersebut diharapkan bisa diberdayakan dan harus mendapat anggaran yang jelas. "tutupnya.