Bogor (Pendis) - Dalam 3 tahun terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Tahun 2019 ini, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) bertekad mempertahankan WTP untuk kali keempatnya dengan membentuk Opinion Forces," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), Imam Safe`i, di hadapan tim Opinion Forces di kawasan Bogor, Kamis (25/07) malam.

Dalam "Koordinasi Data Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam Semester I 2019" ini, mantan Direktur Pendidikan Agama Islam ini mengungkapkan bahwa Program Pendidikan Islam sangat signifikan terhadap sumbangsih WTP dari BPK. "Sekitar 80 persen anggaran Kementerian Agama berada di Ditjen Pendis atau di kisaran 48 Trilyun. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jumlah Satuan Kerja-nya pun juga paling besar dan banyak se-Kemenag," kata Doktor lulusan Universitas Negeri Jakarta ini.

Masih dalam koridor pelaporan keuangan sesuai standar opini tertinggi, dalam menjalankan program dan amanah di Kemenag, ungkap Imam sebagaimana pesan Menteri Agama, bahwa setiap ASN harus tetap berkontribusi untuk institusinya dan senantiasa menjaga kebersamaan. "Tidak harus bersama untuk menjadi kuat akan tetapi bersama akan menjadi kekuatan. Dan karena kita sama maka kita bersama-sama, karena kita bersama-sama maka kita sama-sama berkurban untuk kemaslahatan," ujar Pak Ses.

Tim Opinion Forces ini, menurut Kepala Bagian Keuangan, Aceng Abdul Azis, terdiri atas perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama 34 Propinsi. "Tim Opinion Forces ini terdiri atas dua orang operator untuk Koordinator Wilayah SIMAK BMN dan SAIBA," kata kandidat Doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang menginisiasi "one team, one goal dan one spirit" untuk menambah semangat tim Opinion Forces.

Turut hadir dalam acara ini, para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di lingkungan Bagian Keuangan, yaitu Kasubbag Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara, Budi Purwanto; Kasubbag Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan, Ida Miladi; dan Kasubbag Verifikasi, Ratnasari Yusuf. (maspipo/dod)