Bekasi (Pendis) - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis) Moh. Isom Yusqi, mengajak kepada jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Pendis, khususnya di Bagian Umum dan BMN untuk melakukan hijrah dari stigma "kuli" menjadi manajer.

"Bagian Umum yang seperti kita ketahui selama ini, seolah-olah "tukang angkut-angkut" yang selalu disuruh-suruh. Mestinya sudah hijrah menjadi manajer, sehingga bisa mengendalikan semua kondisi layanan perkantoran," tegas Moh. Isom Yusqi saat menyampaikan arahan di hadapan peserta kegiatan Penyusunan Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Hotel Santika Premier Bekasi, Jumat (18/05).

Lebih lanjut, menurutnya, dalam penyusunan program, khususnya di Bagian Umum dan BMN, perlu memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, program kerja harus fokus pada tugas dan fungsinya. Kedua, program kerja harus lebih inovatif. Ketiga, program kerja harus efektif. Dari ketiga kriteria tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas layanan terhadap stakeholders menjadi lebih baik.

"Dalam menyusun program harus sesuai tusi. Kegiatan yang tidak sesuai tusi diganti saja. Di samping itu, target hasil yang ingin dicapai harus jelas, sekecil apapun. Sehingga semua bisa diukur secara kuantitatif. Berikutnya, program kerja agar lebih inovatif. Dan terakhir, program kerja harus lebih efektif dan memberikan impact yang jelas," imbuhnya.

Dalam hal inovasi program kerja, Isom mencontohkan di antaranya: adanya manajemen penggunaan ruangan berbasis aplikasi; manajemen kebutuhan layanan pimpinan; perjalanan dinas pimpinan agar di-drive atau dibuatkan agenda perjalanan dalam satu tahun, baik dalam dan luar negeri: manajemen perlengkapan dan inventarisasi BMN berbasis aplikasi; manajemen keprotokolan; manajemen tata kelola persuratan berbasis online.

"Kita ini fungsinya adalah pelayan masyarakat. Setiap ada kebutuhan masyarakat harus segera ditanggapi. Sehingga program-program yang sifatnya inovatif sangat diperlukan. Misalnya manajemen penggunaan ruangan berbasis aplikasi; DL pimpinan baik dalam maupun luar negeri di-drive setahun; inventarisasi BMN berbasis aplikasi; keprotokolan; tata kelola persuratan berbasis online; dan lain-lain. Dengan demikian, akan terwujud pelayanan prima," pungkas Isom. (ozi/dod)