Bogor (Pendis) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Bagian Keuangan Setditjen Pendidikan Islam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2017 di Bogor, 20 s.d 22 April 2017. Salah satu pembicara yang dihadirkan dalam rapat koordinasi ini adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Kamaruddin Amin. Dalam arahannya di hadapan para peserta yang terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV serta para bendahara di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam pada hari Jum`at (21/04) malam, Dirjen Pendis mengupas berbagai isu yang ada di masing-masing direktorat.

Untuk Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kamaruddin Amin menyoroti isu terkait diversifikasi madrasah. Pertama, madrasah keagamaan. Dirjen meminta agar setiap provinsi harus memiliki madrasah aliyah keagamaan yang kualitasnya lebih bagus dari Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) dulu. Oleh karena itu, kurikulum MA Keagamaan harus dipersiapkan secara matang. Kedua, madrasah kejuruan. Kamaruddin Amin berharap Madrasah Aliyah Kejuruan yang saat ini berjumlah 149, bisa benar-benar menjadi madrasah vokasi yang bagus. Untuk itu, Dirjen Pendis meminta Direktorat KSKK Madrasah untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan sekolah-sekolah vokasi di Jerman. "Coba jajaki kemungkinan kerjasama secara terstruktur dengan sekolah-sekolah vokasi di Jerman, mulai dari guru, kurikulum, sarana, dan lain-lain," pinta Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini. Tipe madrasah ketiga, yaitu madrasah akademik dalam wujud Madrasah Aliyah Insan Cendekia (MAN IC). Tantangan besarnya adalah bagaimana menjaga kualitas MAN IC yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 20. "Kita ingin 17 MAN IC yang baru beroperasi kualitasnya bisa sebagus 3 kakak-kakaknya, yaitu MAN IC Serpong, MAN IC Gorontalo dan MAN IC Jambi," ujar pria kelahiran Wajo, 5 Januari 1969.

Selanjutnya, Dirjen Pendis menyinggung permasalahan yang ada di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah. "Direktorat yang memiliki paling banyak masalah adalah GTK," kata Kamaruddin. "Kita punya hampir 1 juta guru. Permasalahan utamanya adalah belum tuntasnya masalah pembayaran tunjangan profesi guru dan kompetensi guru itu sendiri," lanjut Dirjen. Untuk menyelesaikan permasalahan guru tersebut, Kamaruddin Amin meminta kepada Direktorat GTK untuk mencoba menjajaki kerjasama dengan negara Finlandia terutama dalam 2 (dua) hal, yaitu training guru-guru dan reformasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). "Ke depan, LPTK, dalam hal ini Fakultas/Jurusan Tarbiyah, tidak hanya sekedar memproduksi sarjana pendidikan tapi sudah harus bisa memproduksi guru profesional," harap Dirjen Pendis.

Sementara itu, untuk Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI), Dirjen menilai bahwa tantangan besarnya adalah semakin maraknya ajaran-ajaran radikalisme di sekolah. Selain itu, dengan akan disahkannya Undang-Undang Perbukuan, Direktorat PAI akan mendapat amanah besar karena kewenangan untuk menerbitkan buku pendidikan agama dan keagamaan sudah diserahkan ke Kementerian Agama. "Alhamdulillah kita berhasil memperjuangkan kewenangan untuk menulis buku-buku agama di sekolah ada di tangan Kementerian Agama," ujar pria lulusan program Doktor dari Jerman ini. "Namun ini sekaligus menjadi tantangan besar buat kita. Saya minta jajaran Direktorat PAI mulai mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan amanah ini," pinta Dirjen Pendis.

Terakhir untuk Sekretariat, Dirjen meminta kepada Bagian Umum agar segera membenahi berbagai fasilitas pendukung kinerja pegawai, seperti ketersediaan komputer untuk setiap pegawai, jaringan internet, pendingin ruangan (AC) dan toilet. "Kita harus bisa membuat suasana kantor menyenangkan dan senyaman mungkin sehingga pegawai bisa fokus bekerja. Saya minta Bagian Perencanaan menyiapkan anggaran untuk membenahi fasilitas-fasilitas yang kurang itu," ujar Kamaruddin Amin. Kepada Bagian Ortala Kepegawaian dan Hukum (OKH), Dirjen meminta 2 (dua) hal, yaitu merancang program peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan dan melakukan pembenahan regulasi. Sedangkan untuk Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat yang baru terbentuk, Dirjen berharap agar EMIS dapat terus dibenahi. Selain itu, rencana penyelenggaraan acara "Pendis Expo" harus terus dimatangkan karena tahun ini saatnya "Pendis Goes to Media". (dod/dod)