Surabaya (Pendis) - Sebanyak 600 tenaga administrasi dari PCU dan DCU meneguhkan komitmen dalam menjamin program PKB agar terimplementasi akuntabel dan berkualitas. Demikian kira-kira ditegaskan dalam forum Evaluasi Admin KKGTK Provinsi dan Kabupaten yang sudah berlangsung untuk 3 zona, dan kali ini yang diselenggarakan di Surabaya, 6-9 November 2022.

Sebelumnya, evaluasi dilaksanakan di DKI Jakarta dan Jogjakarta. Pelaksanaan evaluasi zona 3 di Surabaya ini menegaskan bahwa dengan gerakan 600 orang admin ini sangat mendukung kesuksesan realisasi program bantuan KKGTK.

Direktur GTK Madrasah Muhammad Zain menegaskan bahwa forum evaluasi hari ini agar dimanfaatkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan sehingga program bantuan ke depan dapat berjalan lebih baik. 

"Saya memprediksi bahwa sempitnya waktu antara sejak pencairan, pelaksanaan dan masa pelaporan akan menjadi isu yang dominan dalam evaluasi kali ini," kata Zain menegaskan.

Menurutnya, dengan pertemuan ini tim admin diharapkan lebih bijak dalam mendampingi dan menagih laporan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa sebanyak 4750 kelompok kerja telah menerima bantuan dari proyek REP MEQR dengan rentang 15 juta s.d. 30 juta. Bantuan ini dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui penyelenggaraan diklat di level kelompok kerja.

Anis Masykhur, Wakil Komponen 3 MEQR Project ini menegaskan bahwa admin juga memastikan langkah ke depan agar dipastikan laporan yang disusun dan dikirimkan sesuai standar yang ditetapkan.
 
Untuk evaluasi Zona 3 ini menghadirkan admin KKGTK dari PCU dan DCU di Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, NTT dan Bali.
Anis Masykhur dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini memiliki manfaat ganda. 
"Tidak hanya menjadi forum penyelesaian masalah admin, tapi juga menjadi forum perumusan perencanaan dan pemberian perspektif baru bagi peserta." jelasnya mengakhiri sambutannya.

Di dalam forum ini juga menghasilkan dokumen evaluasi yang diharapkan akan mampu merapikan pola kerja admin selanjutnya.
Kegiatan ini berakhir pada hari Kamis (9/12) dengan menghasilkan beberapa point rekomendasi kebijakan ke depannya.