Jakarta (Pendis) - Kementerian Agama RI menyalurkan bantuan penerima bantuan pembangunan ruang dan rehabilitasi ruang kelas dengan mengundang kepala madrasah calon  penerima pada kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Sarana Prasarana Madrasah Tahap 1 dan 2 pada Rabu (11/10/2023).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rohmat  Mulyana Sapdi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kinerja kepala madrasah yang telah membangun peradaban Islam melalui madrasah.

“Kami yakin jerih payah bapak-ibu mencerdaskan generasi penerus bangsa tidak bisa dinilai dengan apapun, untuk itu bantuan ruang kelas baru ini tidak lebih sekadar penutup rasa malu kami atas sumbangsih bapak-ibu membangun pendidikan Islam,” terangnya.

Ia yakin meskipun pengembangan madrasah berbeda dengan sekolah pada umumnya, karakteristik pendidikan madrasah akan sangat menentukan agar terus eksis dan mendapat kepercayaan masyarakat.

"Karakteristik madrasah yang mengedepankan akhlak inilah yang melekat pada pendidikan madrasah, seimbang antara duniawi dan ukhrowi. Sehingga banyak sekali lulusan madrasah atau pondok pesantren yang masuk dunia kampus memperoleh IPK 4,” ujarnya.
 
Untuk itu, Sesditjen Pendidikan Islam ingin agar calon penerima bantuan nantinya menaati prosedur yang telah disepakati. Hal ini diharapkan supaya tidak menimbulkan su’udzon, termasuk pentingnya melampirkan dokumen yang diperlukan dalam membuat dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.

 
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Abdul Rouf menyebut madrasah swasta di Indonesia sekitar 82 ribu, sementara anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa menyasar tidak lebih dari 1% secara keseluruhan madrasah setiap tahunnya.

“Kami menginisiasi komponen seperti World Bank dan Surat Berharga Syariah Negara untuk terus berusaha memajukan pendidikan madrasah,” terangnya.

Ia juga mengapresiasi keberadaan madrasah swasta yang menyentuh pelosok dan daerah terpencil di Indonesia. Menurutnya, tanpa madrasah swasta, jutaan anak di Indonesia tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, padahal pendidikan yang berkualitas hak dasar setiap warga negara. 

“Kedepannya akan disiapkan bantuan Digitalisasi Madrasah, tentu dengan harapan satuan pendidikan madrasah mampu mengikuti perkembangan zaman,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubtim Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Winuhoro Hanumbhawono meminta kepala madrasah menggunakan dana sesuai peruntukannya. Ia melaporkan bantuan pembangunan ruang kelas baru ini dicairkan bertahap 70% dan 30%. 

"Tidak ada istilahnya potongan-potongan karena aturan dua kali pencairan ditentukan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.

Winu menyebut sebanyak 16.422 madrasah telah mengisi formulir mengajukan bantuan. Sementara proposal dengan jenis bantuan dengan peruntukan berbeda-beda pada portal simsarpras berkisar  23.608.
   
Bimbingan Teknis Bantuan Sarana Prasarana Madrasah Tahap 1 dan 2 diikuti oleh 110 kepala madrasah calon penerima bantuan pembangunan ruang kelas dan rehabilitasi ruang kelas.

(m.a.k)