Pendampingan Akreditasi pada PKPPS
Bandung (Pendis) --- Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Akreditasi Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Angkatan 2. Kegiatan ini diselenggarakan di Kota Bandung selama tiga hari, 20-22 Juli 2023.
Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa sebagai khairunnas anfauhum linnas, pendampingan ini dilakukan agar lembaga PKPPS bisa meningkatkan mutunya. Mutu dan kualitas lembaga itu harus diraih agar menuju visi Al-mu’minu qawiyyu khairun minal mu’minu dhaif. Tujuannya adalah untuk menjadikan lembaga PKPPS menjadi lembaga bermutu yang ditandai dengan alumninya yang berkualitas.
“Salah satu indikator lembaga PKPPS bermutu adalah alumninya bisa diterima dan berdaptasi dengan perguruan tinggi. Akreditasi bermula dari angka kuantitatif, tapi mampu dibaca secara kualitatif. Maka perlu ada current issue dalam instrumen akreditasi, seperti tidak adanya kekerasan dalam lembaga PKPPS. Hal ini dilakukan untuk menyambut akreditasi jangan hanya sekadar formalitas tapi juga lebih substantif” ujar Waryono pada Kamis, (20/7/20230 melalui Zoom.
Kepala Subdit Pendidikan Kesetaraan PD Pontren, Rahmawati mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar lembaga PKPPS mempersiapkan lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengikuti akreditasi di tahun 2023. Sekiranya akreditasi ini perlu disambut dengan baik karena adanya respon positif dari lembaga akreditasi yang berwenang.
“Kembali mengingatkan, akreditasi pada PKPPS jangan sampai hanya sekedar menjadi formalitas” tegas Rahmawati pada penutupan acara tersebut di Novotel Bandung.
Pendampingan ini dihadiri oleh 22 peserta dari berbagai daerah dari 13 Provinsi. Acara ini turut menghadirkan tiga narasumber dari BAN PDM dan tiga orang dari Pokja PKPPS, yaitu Dr. Irma Yuliantina (BAN PDM), Bahruddin (BAN PDM), M. Najib (BAN PDM), Abdul Majid Muslim, yang biasa disebut sebagai Gus Majid (Ketua Umum DPP PKPPS Nasional), Aprilia Sakti (Sekum DPP Pokja PKPPS Nasional), dan Adi Saputra (Waketum DPP Pokja PKPPS Nasional).
(Fad)
Bagikan:
Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan
Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Dosen Kemenag RI
Izin Pendirian Madrasah adalah izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah
Sistem Informasi Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Diktis Kemenag
