Jakarta (Pendis) - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sedang melakukan proses penyusunan Rencana Induk Penelitian Integrasi Keilmuan (RIPIK). "RIPIK ini akan dijadikan modal awal dalam membaca dan merencanakan setidaknya 10 (sepuluh) tahun yang akan datang dalam hal penelitian yang dikembangkan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)," papar Direktur PTKI, Arskal Salim.

Jika Kemenristek-Dikti akan memprioritaskan pada 8 (delapan) aspek bidang, yakni pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keterkinian, hankam, maritim, dan sosio humaniora, maka di lingkungan Dit. PTKI akan dikembangkan penelitian yang menyangkut substansi keilmuan PTKI sendiri, yakni integrasi ilmu. "Keilmuan PTKI itu berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Jika perguruan tinggi yang lain itu lebih berkonsentrasi pada ilmu-ilmu umum murni, maka PTKI berkonsentrasi pada integrasi ilmu-ilmu umum itu dengan keagamaan. Namun, integrasi ilmu itu jauh berbeda dengan islamisasi ilmu," tegas guru besar UIN Jakarta.

Di bagian lain, Direktur PTKI yang penah aktif sebagai Senior Research Lecturer, University of Western Sydney, Australia, menyatakan bahwa kiranya perlu untuk difikirkan atas ketersediaan tenaga peneliti, selain dosen, di lingkungan PTKI. "PTKI perlu didukung dengan tenaga yang benar-benar ahli di bidang penelitian, tetapi ia tidak nyambil sebagai dosen. Jadi, ada fungsional dosen dan ada fungsional peneliti. Tenaga fungsional peneliti ini ditempatkan di PTKI untuk melakukan pendampingan dan desiminasi disiplin penelitian sehingga penelitian di PTKI itu benar-benar berkualitas," ungkap Arskal Salim.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Suwendi, menyatakan, "Penyusunan Rencana Induk Penelitian Integrasi Keilmuan (RIPIK) ini menjadi kebutuhan yang cukup mendesak guna menginventarisasi dan sekaligus memetakan tingkat kebutuhan penelitian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Lebih-lebih untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh Kemenko PMK dan LPDP dalam waktu singkat, guna mensinkronisasi kebutuhan pembangunan nasional. Insya Allah, kita akan menyiapkan semua itu". (swd/dod)