Medan (Pendis) - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hendaknya mampu mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dikatakan Yandri Susanto Ketua Komisi VIII DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja untuk meninjau Proyek SBSN di UIN Sumatera Utara, pada Jumat (15/11) di Medan.

"Kita semua berkepentingan agar pembangunan yang dibiayai dengan SBSN mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan PTKIN, karena itu saya berharap Pimpinan UIN Sumatera Utara harus serius," kata Anggota DPR RI dari Dapil Banten.

Dikatakan oleh Yandri Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke UIN Sumut dan UIN Alauddin Makasar sebagai pemegang amanah SBSN dan ke Bali. "Sumut menjadi pilihan kami untuk kita datangi karena menjalankan fungsi pengawasan, memantau SBSN yang telah dilaksanakan pada tahun lalu dan tahun pada berjalan," tuturnya.

Tim Kunker Komisi VIII dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Yandri Susanto dan Wakil Ketua Komisi Marwan Dasopang serta sejumlah anggota Komisi. Wakil Rakyat ini meninjau dua gedung pembangunan, pertama gedung kuliah terpadu yang dibiayai SBSN 2018 senilai 50 milyard dan satu gedung perkuliahan dengan dana SBSN 2019 senilai 40 milyard.

Marwan Dasopang mengatakan kita semua merasa sedih karena melihat pembangunan yang kurang menggembirakan, malah ada yang KDP padahal tahun telah dikunjungi Panja. "Tolong Pak Rektor dan jajarannya harus jujur dan mengakui kenapa proyek yang penting ini bisa mangkrak? Kalau ternyata banyak PTKIN yang belum mampu mengerjakan proyek SBSN, kita akan tinjau kembali proyek SBSN ini," Marwan.

Pada umumnya anggota Komisi VIII kurang puas melihat progres pembangunan SBSN 2029. Nanang Samodra dari Partai Demokrat mengatakan melihat bangunan yang mangkrak kami merasa kecewa dan sedih, dengan biaya puluhan milyard ternyata belum dapat diselesaiakn. "Kita ingin mengetahui kenapa tidak selesai dan kita cari solusi terbaik dengan silen saja jangan terlalu gaduh," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Diah Pitaloka dari PDIP, kita harus mengevaluasi ulang SBSN dari mulai kriteria yang mendapatkan, mekanisme seleksi hingga pengawasan. Hal yang sama dikatakan Mohammad Saleh, semuanya yang ada di sini harus bertanggungjawab, terutama UIN Sumatera Utara dan saya berharap ini adalah kejadian terakhir. "Kalau UIN SU bercita-cita ingin menjadi World Class University, maka tata kelola pemangunan juga harus lebih baik," lanjut Saleh.

Menanggapi hal itu Saidurrahman Rektor UIN Sumatra Utara berterimakasih kepada Komisi VIII DPR RI yang telah berkenan mengunjungi kampusnya. "Kedatangan bapak dan ibu bagi kami adalah bukti kecintaan bapak dan ibu kepada kami, dan semua saran insya Alloh kami laksanakan," tuturnya.

Saidurrahman mengatakan atas kekurangberhasilan Proyek SBSN 2018, kami telah berkali-kali didatangi dan dipanggil oleh Kejaksaan, BPK da juga KPK. "Insya Alloh tidak ada anggaran yag kami korupsi, karena kami sadar ini amanah mulia untuk mencerdaskan anak bangsa," tegasnya.

Ikut mendampingi kunjungan DPR RI Komisi VIII Ruchman Basori Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan dan Dodo Murtado dari Humas Kementerian Agama RI.(RB/ M Yani)