Kupang (Pendis) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyelenggarakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Nusantara di Daerah 3T. (Terdepan, Tertinggal, Terluar). KKN ini difokuskan di 2 (dua) tempat, yakni Nusa Tenggara Timur dan Ambon. Kegiatan telah dibuka oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, di Asrama Haji Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (7/1/2020).  Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Suwendi, Kepala Bidang Pendis Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Puo Muntu Umbu Nay, Kepala LP2M UIN Surabaya, Ahmad Syahid, Kepala Seksi Pengabdian kepada Masyarakat, Abdul Basir, seluruh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PTKIN, dan mahasiswa peserta KKN.

KKN Nusantara Daerah 3T di NTT diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) mahasiswa dari 28 (dua puluh delapan) PTKIN dengan tema “Peace Building Mewujudkan Moderasi Beragama dalam Membangun Indonesia dengan Metode Asset Based Community Development (ABCD)” yang dikoordinasikan oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sementara KKN di Ambon diikuti oleh 52 (lima puluh dua) mahasiswa dari 13 (tiga belas) PTKIN dengan tema “Trauma Healing, Merajut Persaudaraan Bangsa dalam Membangun Kemandirian Sejati” yang dikoordinasikan oleh IAIN Ambon.

Direktur PTKI, Arskal Salim, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KKN ini. Sebab, menurutnya, RPJMN tahun 2020-2024 telah menjadikan moderasi beragama sebagai pilar penting yang sekaligus menjadi modal sosial dalam membangun bangsa ini. Oleh karenanya, keluarga besar PTKI harus mampu memberikan kontribusi konkret dalam membangun  dan mendiseminasi moderasi beragama di masyarakat luas. “Lebih-lebih, KKN kali ini mengkombinasikan antara moderasi beragama dengan Metode Asset Based Community Development (ABCD). Ini merupakan terobosan baru yang perlu diapresiasi.”, ungkap Arskal. Berdasarkan hasil survey Balitbang Kementerian Agama RI, Indek Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT meraih 81,1 dan menempati skor tertinggi kedua setelah Papua Barat yang meraih skor 82,1. Menurut guru besar UIN Jakarta itu, peraihan skor ini menjadi asset penting bagi NTT yang perlu untuk diungkap, dikaji, dan dipelajari termasuk oleh kalangan PTKI. 

Dalam kesempatan itu, Direktur PTKI juga mendorong untuk melakukan terobosan baru dalam penyelenggaraan KKN, baik kolaborasi secara nasional maupun dengan berbagai pihak secara internasional. Bahkan, menurut Arskal, perlu juga difikirkan bagaimana KKN berbasis media sosial secara online. “Perkembangan informasi yang demikian cepat, kita memasukan era post-truth sehingga yang menjadi acuan seringkali adalah bukan pada otoritas kebenaran, tetapi ketenaran. Mahasiswa PTKI diminta secara proaktif untuk menebarkan pesan-pesan damai dan moderat melalui media sosial dan itu dijadikan sebagai bagian dari penyelenggaraan KKN”, ungkapnya.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Suwendi, menjelaskan bahwa KKN 3T merupakan ikhtiar Kementerian Agama untuk membangun sinergi, kolaborasi dan wujud konkret partisipasi PTKI terhadap pernyelesaian atas persoalan-persoalan kebangsaan. “Sebelum menjadi sarjana, para mahasiswa harus turun ke masyarakat secara nyata sebagai bagian dari pengalaman dan proses pendidikan untuk melihat persoalan dan mencari pemecahan masalah atas dasar kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat”, ungkap Suwendi. 

Menurut Suwendi, KKN Nusantara Daerah 3T di NTT dengan fokus pada moderasi beragama dan di Ambon dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang terkena bencara merupakan kontribusi konkret kalangan PTKI dalam membangun bangsa. “Moderasi beragama merupakan kebutuhan ril untuk membangun bangsa agar kita memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan bagaiman cara beragama yang moderat. Sementara mendampingi masyarakat yang terkena bencara merupakan ikhtiar penting untuk membangun solidaritas dan semangat untuk bangkit dari musibah-musibah yang dihadapi dan kemandirian”, ucapnya. 

Menurut Suwendi,  kegiatan KKN Nusantara di Daerah 3T ini direncanakan akan diselenggarakan sekitar 1 (satu) bulan, yang dimulai sejak tanggal 7 Januari 2020.(Wendi/Hik)