Bisnis Indonesia : 4 Agustus 2006
Selama beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa. Setiap kelompok seolah-olah ingin menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik dan berhak menentukan hitam-putihnya bangsa ini. Ironisnya, hampir setiap perilaku individualistik dan berorientasi-kelompok tersebut diklaim sebagai 'demi bangsa dan negara'. Alhasil, setiap gejolak sosial-politik yang akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi secara keseluruhan, nyaris tidak terselesaikan dengan tuntas, cepat, bijak, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Bangsa kita seolah-olah tengah menguatkan tesis yang mengatakan bahwa gejala yang paling menonjol di era industri dan informasi sekarang ini adalah meningkatnya individualisme, merosotnya solidaritas sosial, dan komitmen bersama dalam masyarakat. Selain itu, krisis berkepanjangan yang seolah tanpa jalan-keluar juga memiliki peran yang tidak sedikit dalam mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang sering melukai rasa keadilan masyarakat juga membuat kita nyaris kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Sejatinya, individualisme yang berlebihan hanya akan membuat kita semakin picik dan tidak menghargai orang lain. Kepentingan dan peran yang berbeda dianggap sebagai ancaman oleh individualisme. Selain itu, ada banyak persoalan dengan budaya individualisme yang tak terkendali, di mana terjadi penghancuran atas keragaman, dan sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa nilai moral dan aturan sosial bukan merupakan kendala dan ancaman terhadap pilihan dan kepentingan individual, melainkan sebagai prasyarat bagi setiap jenis upaya kooperatif dan kerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan individualisme adalah ia akan berakhir dengan hilangnya komunitas. Komunitas tidak terbentuk secara otomatis ketika ada kelompok masyarakat yang melakukan interaksi; komunitas sejati diikat bersama oleh nilai, norma, dan pengalaman bersama yang dimiliki para anggotanya. Artinya, dalam komunitas ada rasa solidaritas, kepedulian, dan kesediaan untuk berbagi dengan orang lain. Dan dalam konteks kehidupan berbangsa, rasa ini seharusnya tidak dibatasi oleh letak geografis, perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Sikap individualistik juga mengantarkan kita pada budaya konsumsi yang ditandai dengan persaingan untuk memiliki barang yang dianggap sebagai penentu status dan kedudukan sosial. Konsumsi massa antara lain dipicu oleh apa yang oleh Bauman (1989) disebut sebagai progressive destruction of social skills atau penghancuran keterampilan sosial secara progresif. Kemampuan dan keterampilan yang dulu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang perlahan-lahan tanggal dan diambil alih oleh pasar. Jadi komoditasKemampuan menyelesaikan konflik, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, hingga berhubungan intim sekarang telah menjadi komoditas alias barang dagangan. Konflik antarpribadi diselesaikan dengan datang kepada konselor profesional. Pekerjaan rumah tangga diselesaikan dengan sebotol cairan pembersih atau deterjen, dan intimitas dipanaskan dengan obat kuat. Semua solusi bisa ditemukan di pasar dan keterampilan terakhir yang patut dipelihara adalah keahlian berbelanja; itupun dibimbing oleh tabloid, televisi, dan gedung bioskop yang semuanya mengajarkan ilmu belanja. Bahkan, Bauman (1999) pernah memperkenalkan tesis, masyarakat konsumen hanya mengenal dua kelompok manusia: konsumen yang berhasil dan yang gagal. Si miskin dalam masyarakat konsumen tentu saja menjadi anggota kelompok yang kedua. Mereka yang gagal berintegrasi dalam masyarakat konsumen hanya berada di pinggir gelanggang dan berusaha mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja para konsumen sejati. Meskipun demikian, keberadaan mereka bukanlah akibat dari malfungsi masyarakat konsumen. Sepenuhnya mereka menjadi bagian dari bekerjanya masyarakat konsumen. Penderitaan mereka menjadi stimulus supaya orang berusaha keras menjadi konsumen yang sukses. Kondisi ini telah menempatkan masyarakat kita pada perlombaan untuk konsumsi tanpa memerhatikan landasan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap perilaku di ruang publik. Dalam kondisi semacam ini, para ilmuwan sosial umumnya merujuk pada nilai bersama yang dimiliki masyarakat yang lazim disebut sebagai 'modal sosial' atau social capital. Seperti halnya physical capital dan human capital, modal sosial juga sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sebuah bangsa. Modal sosial memiliki nilai ekonomi yang sama pentingnya bagi perkembangan ekonomi nasional secara umum. Modal sosial juga merupakan prasyarat bagi seluruh bentuk upaya kelompok yang terjadi dalam masyarakat modern, dari menjalankan toko eceran di pinggir jalan, hingga melobi lembaga legislatif, dan usaha mengasuh serta membesarkan anak (Fukuyama, 2001). Individu dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka dengan mengikuti aturan bersama yang membatasi kebebasan pilihan individual, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan yang lain, dan mengoordinasikan tindakan mereka berdasarkan kepentingan bersama dalam konteks ruang publik yang sehat. Kebajikan sosial seperti kejujuran, kesediaan untuk saling menolong, dan menjaga komitmen bersama bukan sekadar nilai pilihan seperti nilai etis yang bersifat individual. Kebajikan ini juga memiliki nilai ekonomi-politik yang sangat penting dan dapat membantu kelompok yang mempraktikkannya untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Norma yang menghasilkan modal sosial harus secara substantif memasukkan nilai seperti kejujuran, pemenuhan tugas secara tepat dan bertanggung jawab, kesediaan untuk saling menolong dan berbagi, serta komitmen bersama berdasarkan komunikasi yang sehat dan terbuka. Modal sosial juga sangat penting bagi penciptaan civil society yang sehat mengingat modal sosial memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang kompleks untuk menjalin ikatan bersama dan kerja sama demi membela kepentingan mereka, yang mungkin selama ini diabaikan oleh aparat negara dan kekuasaan yang korup. Selain itu, kepercayaan yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan bangsa kita dari keterpurukan ini ternyata merupakan by-product dari norma sosial kooperatif yang dapat memperkuat modal sosial.
Ruslani
Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya (Puskab), Yogyakarta. http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F3912/Kemakmuran%20dan%20pentingnya-BI.htm
Selama beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa. Setiap kelompok seolah-olah ingin menunjukkan bahwa merekalah yang terbaik dan berhak menentukan hitam-putihnya bangsa ini. Ironisnya, hampir setiap perilaku individualistik dan berorientasi-kelompok tersebut diklaim sebagai 'demi bangsa dan negara'. Alhasil, setiap gejolak sosial-politik yang akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi secara keseluruhan, nyaris tidak terselesaikan dengan tuntas, cepat, bijak, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Bangsa kita seolah-olah tengah menguatkan tesis yang mengatakan bahwa gejala yang paling menonjol di era industri dan informasi sekarang ini adalah meningkatnya individualisme, merosotnya solidaritas sosial, dan komitmen bersama dalam masyarakat. Selain itu, krisis berkepanjangan yang seolah tanpa jalan-keluar juga memiliki peran yang tidak sedikit dalam mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Penegakan hukum yang sering melukai rasa keadilan masyarakat juga membuat kita nyaris kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Sejatinya, individualisme yang berlebihan hanya akan membuat kita semakin picik dan tidak menghargai orang lain. Kepentingan dan peran yang berbeda dianggap sebagai ancaman oleh individualisme. Selain itu, ada banyak persoalan dengan budaya individualisme yang tak terkendali, di mana terjadi penghancuran atas keragaman, dan sikap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa nilai moral dan aturan sosial bukan merupakan kendala dan ancaman terhadap pilihan dan kepentingan individual, melainkan sebagai prasyarat bagi setiap jenis upaya kooperatif dan kerja sama demi kepentingan yang lebih besar. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan individualisme adalah ia akan berakhir dengan hilangnya komunitas. Komunitas tidak terbentuk secara otomatis ketika ada kelompok masyarakat yang melakukan interaksi; komunitas sejati diikat bersama oleh nilai, norma, dan pengalaman bersama yang dimiliki para anggotanya. Artinya, dalam komunitas ada rasa solidaritas, kepedulian, dan kesediaan untuk berbagi dengan orang lain. Dan dalam konteks kehidupan berbangsa, rasa ini seharusnya tidak dibatasi oleh letak geografis, perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Sikap individualistik juga mengantarkan kita pada budaya konsumsi yang ditandai dengan persaingan untuk memiliki barang yang dianggap sebagai penentu status dan kedudukan sosial. Konsumsi massa antara lain dipicu oleh apa yang oleh Bauman (1989) disebut sebagai progressive destruction of social skills atau penghancuran keterampilan sosial secara progresif. Kemampuan dan keterampilan yang dulu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari setiap orang perlahan-lahan tanggal dan diambil alih oleh pasar. Jadi komoditasKemampuan menyelesaikan konflik, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, hingga berhubungan intim sekarang telah menjadi komoditas alias barang dagangan. Konflik antarpribadi diselesaikan dengan datang kepada konselor profesional. Pekerjaan rumah tangga diselesaikan dengan sebotol cairan pembersih atau deterjen, dan intimitas dipanaskan dengan obat kuat. Semua solusi bisa ditemukan di pasar dan keterampilan terakhir yang patut dipelihara adalah keahlian berbelanja; itupun dibimbing oleh tabloid, televisi, dan gedung bioskop yang semuanya mengajarkan ilmu belanja. Bahkan, Bauman (1999) pernah memperkenalkan tesis, masyarakat konsumen hanya mengenal dua kelompok manusia: konsumen yang berhasil dan yang gagal. Si miskin dalam masyarakat konsumen tentu saja menjadi anggota kelompok yang kedua. Mereka yang gagal berintegrasi dalam masyarakat konsumen hanya berada di pinggir gelanggang dan berusaha mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja para konsumen sejati. Meskipun demikian, keberadaan mereka bukanlah akibat dari malfungsi masyarakat konsumen. Sepenuhnya mereka menjadi bagian dari bekerjanya masyarakat konsumen. Penderitaan mereka menjadi stimulus supaya orang berusaha keras menjadi konsumen yang sukses. Kondisi ini telah menempatkan masyarakat kita pada perlombaan untuk konsumsi tanpa memerhatikan landasan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap perilaku di ruang publik. Dalam kondisi semacam ini, para ilmuwan sosial umumnya merujuk pada nilai bersama yang dimiliki masyarakat yang lazim disebut sebagai 'modal sosial' atau social capital. Seperti halnya physical capital dan human capital, modal sosial juga sangat penting untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sebuah bangsa. Modal sosial memiliki nilai ekonomi yang sama pentingnya bagi perkembangan ekonomi nasional secara umum. Modal sosial juga merupakan prasyarat bagi seluruh bentuk upaya kelompok yang terjadi dalam masyarakat modern, dari menjalankan toko eceran di pinggir jalan, hingga melobi lembaga legislatif, dan usaha mengasuh serta membesarkan anak (Fukuyama, 2001). Individu dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka dengan mengikuti aturan bersama yang membatasi kebebasan pilihan individual, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan yang lain, dan mengoordinasikan tindakan mereka berdasarkan kepentingan bersama dalam konteks ruang publik yang sehat. Kebajikan sosial seperti kejujuran, kesediaan untuk saling menolong, dan menjaga komitmen bersama bukan sekadar nilai pilihan seperti nilai etis yang bersifat individual. Kebajikan ini juga memiliki nilai ekonomi-politik yang sangat penting dan dapat membantu kelompok yang mempraktikkannya untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Norma yang menghasilkan modal sosial harus secara substantif memasukkan nilai seperti kejujuran, pemenuhan tugas secara tepat dan bertanggung jawab, kesediaan untuk saling menolong dan berbagi, serta komitmen bersama berdasarkan komunikasi yang sehat dan terbuka. Modal sosial juga sangat penting bagi penciptaan civil society yang sehat mengingat modal sosial memungkinkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang kompleks untuk menjalin ikatan bersama dan kerja sama demi membela kepentingan mereka, yang mungkin selama ini diabaikan oleh aparat negara dan kekuasaan yang korup. Selain itu, kepercayaan yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan bangsa kita dari keterpurukan ini ternyata merupakan by-product dari norma sosial kooperatif yang dapat memperkuat modal sosial. Ruslani
Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya (Puskab), Yogyakarta. http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F3912/Kemakmuran%20dan%20pentingnya-BI.htm
