Asian Games, Kemacetan Jakarta, dan Bus Sekolah

Belum genap dua dasawarsa atau tepatnya tujuh belas tahun setelah merdeka, Indonesia mengejutkan dunia dengan menjadi tuan rumah Asian Games ke-4. Indonesia berhasil menyingkirkan Pakistan dalam persaingan calon tuan rumah. Gelaran Asian Games ke-4 ini diselenggarakan dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 4 September 1962. Akhir perhelatan menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di bawah Jepang. Sejarah berulang, 56 tahun kemudian Indonesia kembali berhasil mendapat kepercayaan, penghargaan sekaligus kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Pesta olahraga ini akan dilaksanakan di dua kota yaitu Jakarta dan Palembang. Event akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018. Presiden pertama Bung Karno pernah berujar bahwa olahraga adalah satu bentuk revolusi Indonesia, sarana untuk mengangkat martabat dan derajat bangsa. Meninggikan martabat bangsa tidak hanya dicapai dengan gemilangnya prestasi yang diraih namun juga diperoleh melalui citra sebagai tuan rumah yang sukses. Selain venue pertandingan berstandar internasional, tuan rumah yang sukses harus mampu menghadirkan aspek keamanan, kelancaran perjalanan serta kenyamanan selama pertandingan berlangsung.

Sekolah dan Kemacetan Jakarta
Komite Asian Games (OCA) mensyaratkan waktu tempuh maksimum dari tempat pemondokan hingga tempat pertandingan adalah 34 menit. Hasil simulasi panitia: butuh waktu 50 menit dari wisma atlet Kemayoran untuk sampai ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Penulis tidak akan membahas lebih dalam tentang Asian Games, namun mencoba menarik benang merah dan menelusuri lebih jauh kaitan antara Asian Games dengan wacana kebijakan yang akan diambil Gubernur DKI. Untuk memenuhi waktu yang dipersyaratkan OCA Gubernur Anies mewacanakan untuk meliburkan sekolah. Wacana ini menimbulkan pro-kontra, setidaknya kemudian muncul pertanyaan: Apakah benar sekolah berkontribusi terhadap kemacetan di Jakarta? Jika benar seberapa besar kontribusinya?. Studi (2008) yang dilakukan mantan wagub DKI Prijanto menemukan data bahwa perjalanan pergi dan pulang sekolah memberikan kontribusi kemacetan sebesar 30% dengan total perjalanan sebanyak 6,27 juta perjalanan/orang/hari. Perjalanan sekolah menempati urutan kedua penyumbang kemacetan setelah perjalanan ke tempat kerja dengan kontribusi sebesar 32%. Salah satu panitia Asian Games Jakarta, Kombes Polisi Unggul Sedyantoro menyatakan bahwa apabila sekolah diliburkan maka kemacetan di prediksi akan berkurang 20%. Menurut laman tirto.id, akibat kemacetan warga yang berlalu-lintas di Jakarta harus menambah waktu tempuh sekitar 58% dibandingkan lalu-lintas normal tanpa kemacetan. Direktur Lalu-Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa di akhir tahun 2017 kemacetan di Jakarta bertambah 1-3 jam akibat penyempitan di beberapa titik.

Solusi: Tambah Armada dan Perbaiki Manajemen Bus Sekolah
Apabila diambil rerata dengan merujuk data Prijanto dan juga Unggul Sedyantoro, kontribusi aktivitas pendidikan (menuju dan dari sekolah) terhadap kemacetan di Jakarta sebesar 25%. Tanggal 19 Juli 2007 mencatat bahwa DKI Jakarta adalah provinsi pertama penyedia bus sekolah. Pada saat diresmikan terdapat 34 armada bus melayani 6 rute dan melintasi 5 wilayah kota di Jakarta. Tujuh tahun kemudian, data jakarta open data menyebutkan bahwa tahun 2014 terdapat 104 bus sekolah yang melayani 20 rute. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2007. Total dalam kurun waktu tahun 2014 bus sekolah mengangkut sebanyak 1,9 juta siswa dengan peak pada bulan Oktober mencapai 275.585 penumpang. Bus-bus sekolah tersebut mengangkut sekitar 159 ribu siswa/bulan atau hampir 8.000 siswa/hari. Tercatat dalam setahun setiap rute melayani sekitar 95 ribu siswa dengan rute terbanyak adalah rute tiga yang melayani jurusan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)-Gandaria. Tahun 2015 jumlah bus sekolah bertambah menjadi 140 bus. Beruntung Pemprov DKI memahami manfaat dan potensi bus sekolah ini dalam mengurai kemacetan Jakarta sehingga menurut Kepala Dinas Perhubungan pemprov DKI merencanakan menambah 100 unit di tahun 2018. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat bahwa idealnya DKI membutuhkan 500 unit bus sekolah untuk melayani pelajar di Jakarta secara optimal. Penambahan armada bus ini harus dibarengi dengan perbaikan manajemen. Salah satu perbaikan manajemen yang telah dilakukan adalah pembuatan aplikasi gratis yang bernama Bus Sekolah Gratis. Aplikasi ini dibuat oleh Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS) Dinas Perhubungan. Aplikasi ini berbasis android dan dengan aplikasi ini pengguna (pelajar) akan dapat mengetahui posisi bus, jalur yang ditempuh serta estimasi waktu kedatangan. Aplikasi ini menjawab kebutuhan anak zaman now, generasi milenial yang membutuhkan pelayanan yang cepat, murah dan mudah dijangkau. Meski masih perlu perbaikan dan penyempurnaan langkah ini perlu mendapatkan apresiasi tinggi.

Manfaat Ekonomi dan Sosial Penggunaan Bus Sekolah
Kepala Unit Pengelola Bus Sekolah, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Insaf mengatakan biaya pengadaan 50 bus sedang dan kecil sekitar 39 miliar atau 700 juta/buah. Efisienkah pengadaan ini?, mari kita tengok lebih jauh. Masih menurut Insaf, rata-rata biaya transportasi pelajar DKI per hari Rp.10.000,-. Dengan menggunakan bus sekolah yang gratis, maka potensi keuntungan ekonomi per hari adalah 200 juta rupiah dengan asumsi per hari mengangkut 20.000 pelajar. Sehingga dalam satu bulan potensi keuntungan ekonomi mencapai angka 4 miliar dan kumulatif setahun sebesar 48 miliar rupiah. Jika nilai ini dikonversikan ke biaya pengadaan bus sekolah, maka dalam setahun pemprov dapat menambah setidaknya 6-7 bus sekolah baru.

Selain manfaat ekonomi, penggunaan bus sekolah akan memberikan manfaat sosial bagi para pelajar. Beberapa manfaat sosial/immaterial yang didapatkan adalah:
1. Menurunkan tingkat stress dan meningkatnya produktivitas/konsentrasi belajar siswa;
2. Mengurangi potensi terjadinya kecelakaan terutama bagi siswa yang memanfaatkan kendaraan roda dua;
3. Mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat polusi udara; dan
4. Meningkatkan keakraban dan ajang sosialisasi antar siswa dan antar sekolah. Sosialisasi atau pertemanan secara informal ini diharapkan efektif mengurangi potensi tawuran yang marak terjadi di Jakarta.

Surabaya, Malang dan Bandung adalah tiga kota yang sudah mengikuti jejak Jakarta. Melihat potensi dan manfaat penggunaan bus sekolah, sudah sepatutnya pemerintah provinsi di seluruh Indonesia khususnya di kota dengan tingkat kemacetan tinggi dapat mencontohnya. Pelajar adalah generasi penerus yang kelak akan mewarisi kepemimpinan bangsa. Sebagai calon pemimpin, sudah seharusnya pemerintah memberi penghargaan atas jerih payah dan perjuangan mereka di bangku sekolah. Tidaklah berlebihan kiranya jika privilege itu diwujudkan dengan menyediakan "kendaraan dinas" yang aman dan nyaman. "Kendaraan dinas" tersebut bukanlah sebuah sedan mewah ataupun mobil sport keluaran terbaru, karena sejatinya "kendaraan dinas" tersebut tak lain hanyalah bus sekolah.

Doni Wibowo
Pecinta Data dan Pemerhati Masalah Sosial