Buta Aksara di Kabupaten Cirebon Tertinggi Ketiga

SUMBER, (PRLM).- Langkah Kabupaten Cirebon mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menemui jalan terjal. Jangankan meningkatkan IPM, Kabupaten Cirebon saja masih dihantui tingginya kasus buta aksara.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2013, kota udang menduduki urutan ketiga daerah dengan jumlah buta aksara terbesar, setelah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bogor. Jumlah buta aksara di Kabupaten Cirebon mencapai 65.800 orang atau yang urutan 11 buta aksara se-Indonesia.

Pengamat Pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Muhamad Rafi mengatakan kesadaran akan pendidikan memicu tingginya angka buta aksara.

Selain itu unsur demografis pun menjadi penyebab kesadaran mengenyam bangku sekolah. Cakupan Kabupaten Cirebon yang luas, membuat keberadaan sekolah pun tidak merata.

Untuk itu sejak usia sekolah, keluarga yang juga tidak melek pendidikan lebih mengarahkan anak bekerja.

"Rendahnya masyarakat masuk ke pendidikan dasar menjadi penyebabnya. Di Kabupaten Cirebon jangkauannya luas," kata dia saat dihubungi "PRLM", Selasa (6/1/2015).

Tidak hanya buta aksara, problematika pendidikan dasar pun merambat pada berhitung. Kondisi ini yang membuat IPM Kabupaten Cirebon berada di posisi kedua terbawah di Jawa Barat.

Buta aksara bukan hanya mengubah menjadi bisa membaca, menulis dan berhitung, namun juga mengubah budaya peduli pendidikan.

Buta aksara telah berlangsung turun temurun. Anak-anak yang tidak bisa membaca berasal dari keluarga yang awalnya tidak sekolah. Kepedulian mereka untuk menyekolahkan anaknya kurang. Sehingga mereka lebih memilih anaknya untuk mencari nafkah untuk keluarga.

"Untuk itu pemerintah menggelar program pendidikan anak usia dini serta guru bantu ke pelosok-pelosok. Namun memang buta aksara tetap tinggi," kata dia.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Hermana mengakui tingginya angka buta aksara. Namun begitu data tersebut tercatat tahun 2013, sedangkan untuk 2014 belum tersusun.

Dinas Pendidikan tengah memiliki program pemberantasan buta aksara tahun 2015 namun mesti menunggu data terbaru masih tengah disusun Bappeda dan Badan Pusat Statistik.

Sejumlah kecamatan belum menyerahkan data buta aksara, semisal Kecamatan Arjawinangun, Panguragan, Greged, Palimanan, Suranegala, Sumber dan Dukupuntang.

"Setelah kami lakukan konfirmasi pada 2 Januari ini, ternyata masih terdapat kendala teknis di lapangan terkait pendataan. Kami di Disdik sifatnya hanya pengguna data saja. Sebenarnnya tidak membutuhkan jumlah data melainkan by name by addres saja sehingga bisa langusung tertuju kepada sasaran," ujarnya.

"Untuk program di tahun 2015 sendiri, kami telah mempersiapkan dan membentuk untuk mengajukan 554 kelompok warga binaan di masing-masing kecamatan. Anggotanya berisikan 10 orang per kelompok. Sehingga totalnya bisa mencapai 5.000 warga binaan," tambahnya.

Menurut dia, warga binaan akan diberi pelatihan singkat oleh pengajar agar bisa membaca, menulis dan berhitung. Untuk keanggotaan warga binaan, berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan, mulai dari usia 15 hingga 59 tahun.

Setiap warga binaan akan memperoleh pembelajaran singkat dengan total 114 jam. Mereka yang lulus mengikuti pembelajaran tersebut akan mendapatkan sertifikat yang dinamakan Sukma atau surat program melek aksara.

"Program kegiatan tersebut akan berjalan tentunya setelah proses sensus selesai. Tentunya kami berharap data tersebut dapat segera selesai agar program kami berjalan sehingga program penuntasan buta aksara bisa berhasil diturunkan," ujarnya. (Tommi Andryandy/A-89)**