Dirjen Pendis Tegaskan Perencanaan Harus Miliki Akuntabilitas dan Selaras dengan Isu Strategis

Jakarta (Pendis) - Orang yang hebat adalah orang yang mampu membaca masa depan secara baik. Seorang perencana adalah seseorang yang mampu membaca masa depan dengan baik dan mampu mempersiapkan berbagai agenda termasuk jenis anggarannya.

Perencanaan harus dibuat dengan cara-cara yang baik dan diawali dengan penganggaran yang prudent. Perencanaan harus memiliki tingkat akuntanbilitas dan resposibilitas yang kuat yakni selaras dengan isu-isu strategis.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani saat membuka kegiatan Finalisasi dan Reviu Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (24/10/2023) malam.

Pengalokasian anggaran termasuk penentuan kegiatan, tegas Ramdhani, harus dilakukan secara prudent. Prudent bermakna bijaksana dan hati-hati. "Khawatir nantinya ada sesuatu hal yang ketika dioperasionalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan biasanya urutnya ke perencanaan," katanya.

Ramdhani mengingatkan agar para perencana memperhatikan indeks kinerja. Bahwa pimpinan  sudah membuat perjanjian kinerja dengan angka-angka satuan yang sudah ditandatangani masing-masing orang yang diharapkan agar tercapai sesuai dengan yang telah dituliskan. "Karena itu adalah perjanjian," tukasnya.

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini berharap forum tersebut juga dilakukan pembahasan terhadap satuan-satuan pembiayaan yang sifatnya sudah diberdayakan. Perencana juga harus menilik kebijakan-kebijakan yang ada karena satuan-satuan biaya terbilang dinamis sebelum segala sesuatunya terlambat salah.

Perencanaan harus dilakukan dengan baik, kata Ramdhani, sebab perencanaan adalah sebuah niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik. "Kalau perencana tidak mampu membuat sebuah perencanaan yang baik maka sesungguhnya anda merencanakan sebuah kegagalan,"

Pria yang akrab disapa Kang Dhani ini juga mengajak agar forum ini diniatkan dan didedikasikan untuk menjadi sebuah momentum membuat perencanaan yang baik, agar tidak ada kegagalan baik dalam pencapaian individu maupun pencapaian kelembagaan. 

"Penganggaran kita juga harus dihitung sedemikian rupa terhadap risiko-risiko yang akan terjadi," pesannya.

Pada akhir arahannya, Ramdhani menginginkan agar anggaran-anggaran yang direncanakan mampu menyentuh tempat wilayah isu strategis pendidikan Islam. Pertama, aksesibilitas. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa siswa-siswa yang pada satu sisi secara geografis tidak jauh dari Madrasah, tetapi tidak bisa belajar di madrasah karena kemampuan ekonomi.

Madrasah juga diharapkan bisa memberikan pendidikan inklusi yakni pelayanan kepada masyarakat yang tidak beruntung secara fisik yang harus difasilitasi dengan sedemikian rupa termasuk geografis.

Kedua, kualitas. Menurutnya, kualitas juga menjadi fokus perhatian terutama madrasah swasta. Ia berharap keberpihakan mulai diarahkan pada lembaga-lembaga yang lahir dari, untuk dan oleh masyarakat, yakni pihak-pihak swasta sehingga dapat memperoleh afirmasi dari negara.

Berikutnya, relevansi dan daya saing dan terakhir tata kelola. "Saya berharap para perencana ini mulai berpikir tentang norma, prosedur, standar dan kriteria terhadap anggaran-anggaran dan kegiatan, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan," tukasnya.

"Mari kita bekerja sebaik mungkin karena pada hari ini merupakan acuan bagi kita untuk menyelenggarakan kegiatan pada tusi pendidikan Islam secara baik," tambahnya diakhir arahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rohmat Mulyana dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan finalisasi dan reviu pagu alokasi anggaran ini merupakan proses penting dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Kegiatan ini melibatkan sejumlah langkah dan tahapan yang perlu dilakukan oleh Ditjen Pendis untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. 

"Proses finalisasi dan reviu pagu alokasi anggaran ini merupakan langkah penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia digunakan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan Islam," ujarnya.

Giat ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kasubag TU dan Perencana pada Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat PTKI, Direktorar GTK Madrasah, Direktorat PAI, Direktorat PD Pontren. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia dan para perencananya.

​​​​​​

TERKAIT

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Fungsional, Biro Perencanaan Kemenag Gandeng UIN RIL Gelar Bimtek Penulisan KTI