Evaluasi Hasil Pembangunan, Bappenas Gandeng Perguruan Tinggi

Jakarta (Suara Pembaruan) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjalin kerja sama dengan beberapa Perguruaan Tinggi (PT) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaaan pembangunan melalui implementasi kajian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan serta capacity building aparatur perencana pusat dan daerah.

Beberapa kampus yang turut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) adalah Universitah Syiah Kuala (Banda Aceh), Universitas Andalas (Padang), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Indonesia (Jakarta), Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran (Bandung), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Brawijaya (Malang), Universitas Trunojoyo (Madura), dan Universitas Hasanuddin (Makassar).

Menteri Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan lembaga perencanaan pembangunan merupakan garda terdepan penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu peningkatan kapasitas institusi perencanaan terutama dunia pendidikan tinggi menjadi penting.

"Kampus merupakan pusat pengembangan ilmu dan teknologi, disertai para pakar di semua bidang, tenaga dan fasilitas penelitian, sebagai agen sosial yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah serta fungsi penting lainnya," katanya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (3/2).

Melalui kerja sama NKB ini, nantinya akan diselenggarakan diklat perencanaan baik gelar maupun non gelar. Penyempurnaan sistem dan mekanisme institusi perencana juga akan terus dilakukan. "Agar terwujud kompetensi dan profesionalisme perencana yang mampu menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta mampu menjadi panduan atau rujukan bagi pemangku kepentingan pelaksana pembangunan," paparnya.

Bappenas sendiri bertugas menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan melalui proses teknokratik. Dalam penyusunan dokumen, Bappenas diminta agar mengkaji hasil-hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode berjalan dan periode sebelumnya agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai cita-cita meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

"Untuk menjamin objektivitas hasil pelaksanaan pembangunan, evaluasi ini perlu didukung lembaga di luar pemerintah, salah satunya perguruan tinggi," katanya.

Penulis: Yosi Winosa/AF