Direktur PD Pontren bersama Stafsus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama, dan Ketua Tim Ahli Kemandirian Pesantren saat acara ToT Inkubasi BIsnis Pe

Direktur PD Pontren bersama Stafsus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama, dan Ketua Tim Ahli Kemandirian Pesantren saat acara ToT Inkubasi BIsnis Pe

Kemenag Pendis) -- Kementerian Agama RI (Kemenag) Melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melaksanakan Training of Trainer (ToT) bagi para pendamping dan pelatih program implementasi Kemandirian Pesantren. ToT digelar dalam rangka mematangkan pola pendidikan dan latihan (diklat) yang nantinya akan diberikan bagi para calon penerima bantuan inkubasi bisnis tahun 2023.

Giat digelar selama tiga hari, 4-6 April 2023, di Jakarta. Dibuka langsung oleh Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman, dihadiri pula oleh Staf Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali, serta Direktur dan para Kasubdit dilingkungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Menteri Agama menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berorientasi melahirkan wirausahawan santri sebagai motor penggerak bisnis di pesantren. Membangun sumber daya manusia pesantren yang terlatih dan memiliki jiwa wirausaha merupakan kunci terciptanya pesantren yang mandiri secara ekonomi.

"Sebagaimana Peta Jalan Kemandirian Pesantren, saya melihat salah satu arah yang penting itu soal santripreneur. Karena itu (melahirkan santripreneur) menjadi salah satu target penting dalam program ini," terang Nuruzzaman di Jakarta, Selasa (4/4/2023). 

Nuruzzaman mengandaikan, terciptanya kemandirian pesantren berarti mewujudkan pesantren yang tidak lagi bergantung pada pihak manapun termasuk pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika pesantren telah mandiri, pesantren akan memiliki energi besar dalam menjalankan fungsi yang diembannya yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Bantuan pihak luar itu pasti sangat terbatas. Maka untuk mewujudkan pesantren yang mandiri pilihan strategisnya adalah menciptakan SDM terlatih yang memiliki jiwa kewirausahaan, santri-santri yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian, ini menjadi catatan penting," tutur Nuruzzaman.

Sementara itu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga ketua pengarah Pokja Kemandirian Pesantren, Waryono Abdul Ghofur menyampaikan training yang dilaksanakan selama tiga hari itu bertujuan untuk mematangkan formula diklat yang akan diterapkan dalam dua bentuk, pertemuan secara virtual (daring) dan pertemuan langsung (luring).

"Agar diklat yang nanti dilaksanakan betul-betul memberikan dampak kepada pesantren peserta sehingga dapat menjalankan rencana-rencana bisnis yang sudah disusun dengan baik. Juga dalam rangka menemukan formula yang tepat, karena diklat yang akan dilaksanakan nanti akan menerapkan dua pola, yakni daring dan luring dengan masing-masing materi diklat yang telah diformulasikan," terang Waryono.

Dikatakan Waryono, selain mengkombinasikan pola daring dan luring, diklat tahun ini juga menerapkan pola desentralisasi dengan melibatkan balai-balai diklat di daerah. "Untuk meningkatkan keefektifan pelatihan maka diklat tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat, ini juga bagian dari sinergi dalam menjalankan program prioritas Menteri Agama," terang Waryono.

Sementara itu Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren Basnang Said mengatakan ToT kali ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Trainer, Tim Asistensi, dan Pendamping Implementasi Kemandirian Pesantren, juga hadir beberapa pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis tahun sebelumnya.

"Para trainer terdiri dari para ahli dari perguruan tinggi, kemudian unsur pesantren yang menjadi percontohan yang telah berhasil menjalankan berbagai ragam bisnis, selain terutama juga dari Pusdiklat Teknis Kementerian Agama," terang Basnang Said. 

Untuk diketahui, Program Kemandirian Pesantren telah memasuki tahun ketiga sejak digulirkan pertama kali oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Beberapa pesantren yang menjadi mitra program kemudian dilibatkan pada skema Diklat agar menjadi model atau rujukan bagi pesantren lain yang sedang atau akan mengembangkan bidang usaha yang serupa.

"Pada tahun ini kemenag menargetkan setidaknya 1500 pesantren menjadi calon penerima manfaat program. Oleh karenanya demi mendukung kapasitas para pengelola bisnis di Pesantren, maka perlu dimatangkan konsep pendidikan dan latihan yang akan diberikan." jelas Basnang Said.