Pendidikan Keaksaraan Perlu Standar

"Lembaga ini juga harus siap diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF),"ujar Direktur Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Erman Syamsuddin.

Terkait dengan administrasi pengelolaan program, Erman mengimbau agar dilakukan secara tertib dan teratur. Sebab, pada pelaksanaannya setiap daerah diminta mengumpulkan data by name by adress melalui aplikasi data daring atau online.

Selain itu, Erman juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan tutor keaksaraan dasar berbasis SKL di kabupaten yang terpadat tuna aksara.

"Perlu pula diadakan pelatihan tim penilai keaksaraan dasar," katanya. Erman menjelaskan, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) diprioritaskan di daerah pascakeaksaraan dasar sebagai tindak lanjut program pemeliharaan melek aksara.

Sementara, kebijakan program pengembangan budaya baca mencakup perluasan akses bahan bacaan di daerah lokasi kegiatan pascakeaksaraan dasar untuk kebertahanan tingkat literasi.

Program Rintisan

Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan juga memiliki program penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di ruang publik, pengembangan, dan perluasan Gerakan Indonesia Membaca (GIM).

Untuk program Pendidikan Kesetaraan, pihaknya melakukan pendataan warga belajar dengan system by name by adress untuk diberi Nomor Induk Siswa (NIS). Selain itu untuk menyusun kurikulum berbasis vokasi yang hanya memuat kompetensi akademik yang esensial saja. (nya-95)