Pengelolaan Barang Milik Negara Harus Ditata

Batam (Pendis) - Konsep tholabul ilmi, menambah pengetahuan, dalam hal menuntut ilmu menurut Imam Azzarnuji bersifat fardhu ain. Demikian juga mempelajari ilmu yang berkaitan dengan profesi. Apalagi profesi itu berkaitan dengan mengemban amanah rakyat/negara yaitu menjaga dan mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli dari uang rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Pendis Nurul Huda, Kamis (16/05) malam di Batam.

Kegiatan yang bertajuk "Koordinasi SIMAK BMN Pusat Daerah Zona 2" ini diikuti oleh pejabat pengelola Barang Milik Negara (BMN) Satker (satun kerja) se-Sumatera.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sering menjadi temuan oleh auditor baik BPK maupun Irjen adalah ketidakseimbangan, antara data yang tercatat dengan yang dijumpai di lapangan.

"Jumlah komputer misalnya, pada pencatatan SIMAK BMN melebihi jumlah pegawai yang ada. Pengolah data ini misalnya tercatat 150 unit padahal jumlah pegawai 50 orang. Jadi 1 orang memakai 3 komputer, ini tidak logis sangat mencurigakan baik di mata pengawas maupun janggal dalam hal penganggarannya", tutur Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Setditjen Pendis ini.

Banyak sekali masalah dengan berbagai varian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dijumpai pada pengelolan BMN baik ditingkat pusat maupun di daerah. Ini dikarenakan institusi ini merupakan unit eselon I terbesar di Kementerian Agama.

Nurul juga mencontohkan misalnya "Tanah di IAIN Jambi hibah dari gubernur 100 Ha akan tetapi real dilapangan hanya 84 Ha. Belum lagi sertifikasi tanah wakaf yang berada di madrasah yang sampai sekarang belum tuntas pengelolaannya", ungkap Nurul.

Dalam pengelolaan BMN pada tahun anggaran 2015 yang akan datang, diharapkan ada langkah langkah riil, mengingat sampai sekarang belum muncul pagu indikatif.

"Dikarenakan yang hadir adalah para pejabat di lingkungan Kemenag se- Sumatera, maka sudah selayaknya akan muncul program pengelolaan BMN yang baik agar permasalahan BMN dari tahun ke tahun bisa teratasi, terutama pada tahun anggaran 2015", tegas Nurul menutup opening ceremoninya.

Dalam kesempatan yang sama Kasubag BMN, Hasan Basri selaku panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka tukar informasi permasalahan antar satker sehingga seluruh problem pengelolaan BMN bisa ada solusinya pada forum ini.