PTKIN Garda Terdepan Dalam Implementasi E-Office

Bogor (Pendis) - Sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government) perlu dilakukan reformasi birokrasi di semua lini. Karena diyakini, melalui reformasi birokrasi, tentunya dilakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah penerapan elektronik pemerintahan (e-government) dengan memanfaatkan Information Communicatin Technology (ICT).

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum dan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ali Ghozi saat memberikan sambutan pada kegiatan "Peningkatan Profesionalisme Penataan Persuratan dan Kearsipan Berbasis IT" di Bogor.

"Sejatinya, pola pemerintahan saat ini sudah mengalami transformasi, yakni reformasi birokrasi. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui implementasi e-government," kata Ali, Rabu (21/03).

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari, 21-23 Maret 2018, mengundang peserta dari Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN, IAIN, dan STAIN) seluruh provinsi.

Dijelaskan pula oleh Ali, bahwa di dalam e-government ada layanan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran, yang dikenal dengan e-office. Di Indonesia e-office sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

"Saya rasa meskipun sedikit terlambat dibandingkan dengan perusahaan swasta, namun tetap harus dimulai. PTKIN sebagai lembaga yang menangani pendidikan harus jadi garda terdepan dalam penanganan administrasi berbasis elektronik ini. Saya yakin di beberapa UIN sudah menerapkan e-office, bahkan di Pendis pun sudah menerapkan. Hanya saja belum optimal. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan adminitrasi elektronik akan lebih optimal," tegas mantan Auditor Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

Selanjutnya, pada kesempatan terakhir, Ali Ghozi mengharapkan, dalam kerangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kementerian Agama, implementasi e-government merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan. Pengelolaan administrasi dan kearsipan jika tidak berbasis elektronik, maka akan ketinggalan zaman.

"Zaman now, pengelolaan administrasi dan kearsipan jika tidak berbasis elektronik, maka akan out of date, ketinggalan. Karena di era sekarang ini kita dituntut akan modernisasi administrasi yang bersifat efesien, efektif, transparan, dan akuntabel. Undangan dan info-info sudah banyak dikirim melalui Whatsapp (WA) sehingga dapat diterima dengan cepat. Berbeda dengan zaman old, membutuhkan waktu lama untuk menerima informasi," pungkasnya.

Senada dengan Ali Ghozi, Kasubbag TU, Abdul Latif dalam laporannya, menyatakan bahwa dengan memanfaatkan IT secara optimal, semakin mempermudah dan mempercepat pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
"Dengan memanfaatkan IT secara optimal dalam urusan administrasi, maka pegawai tidak perlu lagi repot-repot mengantarkan surat. Surat yang sudah ditandatangani oleh pejabat, di-scan, kemudian dikirim melalui aplikasi (e-mail) ke unit yang dituju. Dengan demikian, data-data surat tersebut terekam dalam elektronik dan prosenya menjadi cepat," ujarnya.

(UmmuS/ra)