Sekjen Kemenag :<i> Nonsense Solid Policy Without Good Planning, and Never Be Good Planning Without Good Data</i>

Sekjen Kemenag :<i> Nonsense Solid Policy Without Good Planning, and Never Be Good Planning Without Good Data</i>

Cikarang (Pendis) - Tidak akan terwujud kebijakan yang solid tanpa perencanaan yang baik dan tidak akan pernah perencanaan menjadi tepat tanpa dukungan data yang baik. Bagaikan sebuah mata uang yang saling terkait, sebuah kebijakan atau pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh pimpinan unit organisasi sangatlah urgen dan membutuhkan proses perencanaan yang kuat dan tepat, namun tanpa dukungan data yang baik hal tersebut akan sulit diwujudkan.


Sebagai entitas terbesar dalam pengelolaan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Agama RI, ditjen Pendis dituntut untuk mampu memberikan akselerasi kinerja dan implementasi kebijakan yang solid dalam upaya peningkatan bidang pendidikan Islam. "Nonsense Solid Policy Without Good Planning, and Never Be Good Planning Without Good Data," ujar Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat, PhD dalam acara Workshop Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Islam di Cikarang (2/4/14).


Disampaikan dalam acara tersebut, proses pengelolaan data pendidikan Islam sudah seharusnya direvitalisasi guna perbaikan kinerja dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman agar Kementerian Agama selaku pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan Islam seyogyanya mampu bersaing dan menyajikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kerangka pendidikan nasional guna kesejahteraan masyarakat.


Trend ke depan, menurut pengamatan pria kelahiran Tasikmalaya Jawa Barat, 30 April 1959 ini pengambilan kebijakan berbasis data akan semakin kuat tiap tahunnya. Anggaran yang disediakan pun akan mengikuti seberapa besar volume program bersangkutan dan alasan tingkat kebutuhan suatu program berdasarkan alasan logis dan sesuai kenyataan di lapangan, serta bagaimana cara memperoleh fakta tersebut adalah dengan data yang baik memenuhi unsur-unsur ilmiah.


"Ke depannya akan semakin keras hubungan antara policy dengan data. Sekarang lagi bukan berbicara program mana yang dihapus, melainkan seberapa kuat hubungan program dan anggaran dengan ketersediaan data yang baik," papar Bahrul.


Doktor bidang Psikometri Universitas Chicago Amerika Serikat memaparkan dahulu Kementerian Agama kurang memperhatikan bagaimana proses penyusunan program/kegiatan dan anggaran berdasarkan data. Dirasakan ke depannya akan sangat erat hubungan antara data berupa volume satuan unit hitung dengan rencana program kegiatan dan kebutuhan anggarannya. Lebih jauh lagi, dasar pemikiran dan penyebab munculnya volume kebutuhan tersebut akan digugat lebih mendalam guna proses perencanaan yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Pada akhirnya dengan semakin kokohnya fondasi data, maka akan memperkuat pengambilan kebijakan.


"Pada tahun 2005-2009, kita membuat renstra (rencana strategis) sangat longgar. Renstra lebih banyak berupa cerita, minim target berupa angka atau nominal data. Namun mulai tahun 2009, terlihat wajib ada patokan angka data satuan/volume berapa kebutuhan tiap program. Bahkan saat ini pun, justru ditanya kebutuhan uang tersebut akan digunakan untuk berapa unit volume tiap program, dan apa alasan muncul volume kebutuhan tersebut," papar Bahrul penuh semangat dalam arahannya.

(sya/ra)
Tags: