SEKOLAH HARUS SURVEI 3 BULAN SEKALI ; Penyusunan LPJ BOS ‘Njlimet’

YOGYA (KR) - Meski sudah banyak sekolah yang mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun sejumlah sekolah masih mengeluhkan rumitnya pembuatan LPJ. Bahkan, mereka menganggap njlimet dan memakan waktu. Hal itu, lantaran ada beberapa syarat yang mewajibkan sekolah melakukan survei minimal di tiga tempat seperti toko perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) dan fotokopi untuk mencari harga termurah.

“Terus terang saja pembuatan LPJ terkesan njlimet. Bayangkan untuk melengkapi persyaratan LPJ kami harus mencantumkan nota dan kuitansi standar setiap barang yang dibeli sekolah sekecil apapun. Bahkan, sampai konsumsi untuk rapat dan acara juga harus melakukan survei ke tiga tempat makan dan mencari harga termurah untuk dipakai terus selama tiga bulan berturut-turut,” papar Kepala SD Negeri Ungaran 1, Mardi SPd kepada KR, Kamis (11/8).
SD Ungaran 1 telah mengumpulkan LPJ pada awal Agustus. Pihaknya, merasa terbantu dalam pembuatan LPJ, karena SD Ungaran 1 memiliki dua tenaga Tata Usaha (TU) yang dapat meringankan tugas guru membuat LPJ. Mardi memprediksikan sekolah yang kesulitan membuat LPJ lantaran tidak menyediakan tenaga TU.
Kepala SD Mejing I Suharjiyem SPd mengakui, untuk LPJ pihaknya sudah selesai. Namun, sekolah lainnya masih ada yang salah, sehingga berdampak pada pencairan dana BOS di sekolahnya. “LPJ kami sudah benar, tapi sekolah lain masih banyak yang salah. Akibatnya, dana BOS juga belum turun,” kata Suharjiyem.
Menurutnya, LPJ tahun ini harus benar semua, jika ada kesalahan harus diperbaiki hingga benar. Sedangkan, sebelumnya meskipun SPJ salah, dana BOS masih bisa cair.
Kepala SDN Kyai Mojo Pingit Sumiharti AMaPd, menyatakan, semua persyaratan sudah masuk karena hanya melaporkan jumlah siswa. Siswa di SDN Kyai Mojo 200 anak. Tidak ada kendala administrasi di SDN Kyai Mojo.
Sedangkan Kepala SDN Suryadiningratan 3 Drs Kadis Supriyadi MA ketika dihubungi mengatakan, BOSDA untuk triwulan pertama sudah turun, tetapi yang belum turun adalah BOS dari pusat. Pihak sekolah sudah menyiapkan berkas terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan BOS.
Terpisah ketika dimintai komentarnya, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Dr Wuryadi mengungkapkan, adanya perubahan sistem dalam mekanisme pencairan dana BOS menyebabkan sejumlah pihak tidak siap. Akibatnya, pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan. Supaya hal itu tidak terulang akar penyebabnya harus dicari. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga administrasi (keuangan) khusus.
(M-1/Ria/*-1/War)-k