Banyuwangi (Pendis) - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menyelenggarakan peluncurkan buku "Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia". Peluncuran yang sekaligus dilakukan bedah buku tersebut diselenggarakan di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, Jum`at (21/06), dengan menghadirkan narasumber Nur Syam (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya yang sekaligus mantan Sekjen Kementerian Agama), Arskal Salim (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam), dan seluruh rektor di lingkungan PTKIN dan pejabat dari Direkorat PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama.

Buku setebal 410 halaman itu seluruhnya ditulis oleh 20 rektor PTKIN, yakni IAIN Jember, UIN Sumatera Utara, UIN Riau, UIN Bandung, STAIN Bengkalis, UIN Semarang, IAIN Papua, IAIN Padangsidempuan, IAIN Kudus, IAIN Pontianak, IAIN. Bone, IAIN Ambon, IAIN Surakarta, UIN Banjarmasin, IAIN Palu, IAIN Samarinda, UIN Lampung, IAIN Palangkaraya, UIN Banten, dan UIN Surabaya. Buku yang diberi kata pengantar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, dan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Babun Suharto, diterbitkan oleh penerbit LKIS Yogyakarta.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Kamaruddin Amin, dalam sambutan bukunya menyebutkan bahwa ia memberikan apresiasi yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas lahirnya buku ini. Dalam pandangan guru besar UIN Alauddin Makassar itu, moderasi beragama menjadi jati diri Ditjen Pendis. Kebijakan dan ruang gerak gerak Ditjen Pendis telah mampu memberikan peran bagaimana membangun secara harmonis relasi Islam dan negara, baik dalam konteks keindonesiaan maupun dunia global secara keseluruhan. "Peran dalam meneguhkan kesadaran diri seorang muslim yang tidak dipetakonflikkan dengan ideologi kebangsaan (nation-state) merupakan kiprah yang tak terelakkan oleh Pendidikan Islam Indonesia," tulis Kamaruddin Amin.

Oleh karenanya, dalam pandangan Dirjen Pendis, setidaknya terdapat 2 (dua) indikasi besar dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Pertama, menempatkan agama pada fungsi yang semestinya. "Yang butuh terhadap agama adalah manusia, bukan Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana agama itu dapat difahami dan memberikan kemaslahatan bagi manusia menjadi keniscayaan," tulis Kamaruddin Amin. Kedua, memahami agama dan sikap beragama yang selaras dengan nilai kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila. "Menjunjung tinggi keindonesiaan berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan dari sikap keislaman merupakan kata kunci dari moderasi beragama," tulis Dirjen Pendidikan Islam lebih lanjut.

Menurut Ketua Forum yang juga Rektor IAIN Jember, Babun Suharto, "Buku ini merupakan buku pertama kali lahir yang secara khusus mendiskusikan tentang moderasi beragama dan ditulis oleh para rektor PTKIN. Diharapkan, buku ini menjadi wujud nyata sebagai salah satu pertanggungjawaban akademik untuk memberikan perspektif dan sekaligus langkah awal dalam mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan PTKIN". Meski proses lahirnya buku ini dalam durasi waktu yang amat singkat, namun substansi dan uraian buku memperlihatkan bahwa luasnya cakrawala pemikiran para rektor atas kondisi faktual, wacana kebijakan, dan harapan ke depan tentang moderasi beragama. "Moderasi beragama merupakan kata kunci yang amat mendasar sebagai jawaban atas sebagian problem kebangsaan, keislaman, dan keilmuan yang belakangan ini terjadi," ungkap Rektor IAIN Jember itu.

Direktur PTKI, Arskal Salim, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh rektor PTKIN yang telah melahirkan buku ini. "Buku ini sangat penting dalam membangun kerangka dasar dan basis filosofis bagaimana moderasi beragama itu diselenggarakan di lingkungan kampus PTKIN," ungkap Arskal Salim. Menurutnya, perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi benteng pendidikan tinggi bagaimana memahami ajaran Islam itu dengan perspektif moderat dan sekaligus tidak melunturkan nilai-nilai kebangsaan.

Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Suwendi, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyebutkan bahwa sejumlah hasil riset menyebutkan hampir semua lini bangsa ini, termasuk dunia pendidikan, terpapar radikalisme dengan trend yang terus meningkat. Oleh karenanya, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi perhatian bersama yang diwujudkan secara konkret, baik melalui regulasi, kebijakan, program dan peran serta pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. (S-1/dod)