Palembang—Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi atas berbagai capaian kemajuan yang diraih oleh UIN Raden Fatah Palembang dan mendorong agar segera menuju World Class University (ECU).

Pernyataan itu mengemuka pada Kunjungan Kerja (Kungker) Komisi VIII DPR RI ke UIN Raden Fatah Palembang pada (22/9). “Kami mendorong UIN Palembang menjadi World Class University, sejajar dengan perguruan tinggi di dunia, karena Palembang mempunyai sejarah brillian dengan kerajaan Sriwijayanya”, kata Marwan Dasopang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga selaku pimpinan rombongan.

Agenda utama Komisi VIII, kata Marwan adalah ingin berdialog dan memantau kebijakan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (TMT) masa pandemic Covid-19.

Rektor UIN Palembang Nyayu Khadijah mengatakan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (TMT) UIN Raden Fatah diberlakukan kepada mahasiswa semester I, III dan mahasiswa yang sedang melakukan praktikum. “PTMT diikuti paling banyak 50% dari kapasitass ruang kuliah dan akan dilaksanakan pada minggu ke-4 September 2021”, kata Nyayu.

Pelbagai kemajuan yang telah dicapainya, dari mulai bangunan yang megah, kokoh dan elegan, capaian akreditasi, langkah UIN mengurangi UKT di masa pandemic mendapat apresiasi dari wakil rakyat dari berbagai fraksi.

Saat ini UIN Palembang memiliki Jumlah mahasiswa aktif 2021 adalah 22.300. Memiliki 46 Program Studi, S1 dan S2. 14 prodi terakreditasi A, 24 prodi B dan 8 prodi masih C. “Alhamdulillah dalam satu tahun mengalami peningkatan yang tajam prodi A yang semula hanya 5 prodi meningkat menjadi 14 prodi.

Para Wakil Rakyat di Senayan itu juga mengapresiasi Langkah UIN Palembang pengurangan UKT bagi mahasiswa karena pandemic, yang berkisar 10% uintuk seluruh mahasiswa, ada yang 50%, 80% bahkan 100% bagi yang orang tuanya terkena PHK atau meninggal dunia.

Dalam sesi dialog, beberapa masalah diungkapkan seperti terhambatnya izin prodi umum oleh Kemdikbud, prodi psikologi Islam yang tidak diakui untuk mendaftar ASN, mahasiswa yang droup out dan kekurangan kuota KIP Kuliah.
Terkait dengan masalah itu, DPR berjanji ingin memfasilitasi pertemuan dengan 4 kementerian, yaitu Kemdikbudristek, Menpan RB, Kementerian Keuangan dan Kemenag.

Ina Ammania, Lisda Hendrajoni, John Kennedy Aziz, M. Husni, M. Ali Ridlo, Hasan Basri Agus dan I Komang Koheri menekankan pentingntya ketercukupan sarpras UIN diimbangi dengan kualitas. “Kampus yang bagus dan indah secara fisik harus diimbangi dengan kualitast, sehingga mendorong orang untuk kuliah di UIN Palembang tidak kalah dengan PT di Luar Negeri”, kata John Kenedy Aziz.

“Program studi yang menjadi jati diri UIN harus diperkuat, jangan sampai prodi agama (Islamic studies) yang menjadi ciri khasnya malah menurun peminat dan kualitasnya”, kata Ahmad. Semantara MF. Nurhuda menyoroti pentingnya UIN Palembang memiliki profil lulusan, sehingga siap pakai di diunia kerja.

Nampak hadir Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, Kakanwil Kementerian Agama Mukhlis, Kadinas Pendidikan Rizal Pahlevi, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori, dan pimpinan lengkap UIN, Wakil Rektor I Muhammad Adil, WR II Abdul Hadi, WR III Hamidah, Kepala Biro AUPK Abd. Rasyid dan Karo AAKK Mirwan Fasta.

Suyitno mengatakan Kementerian Agama telah memberikan suport sarpras kepada UIN Palembang, diantaranya bangunan pendanaan SBSN senilai 61,14 milyar tahun 2018, pembangunan sarana prasaramna dari Islamic Development Bank selama 4 tahun senilai 314 milyard dan juga KIP Kuliah.(RB/Hik)