Bandung (Pendis)-Lembaga Penelitian dan Pengadian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerjasama dengan Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) menggelar kegiatan penyuluhan identitas hukum kepada masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan. Hal ini merupakan bagian integral kegiatan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) tematik di wilayah Kabupaten Bandung.

Siti Azizah Namirah selaku Program Officer menuturkan bahwa Kompak merupakan lembaga kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, sejak 2015 hingga 2019, KOMPAK bekerjasama dengan sejumlah lembaga terkait termasuk Perguruan Tinggi,telah banyak membantu program pemberdayaan masyarakat di bidang mengentaskan kemiskinan, melalui peningkatan tata kelola, pelayanan dasar dan penciptaan lapangan kerja bagi 40 persen masyarakat termiskin.

Lebih lanjut,dikatakan Ramdani Wahyu Ketua PPM LP2M bahwa KKN Sisdamas UIN SGD Bandung secara umum dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu KKN Reguler dan KKN Tematik, Kamis (28/8).

"KKN Reguler peserta berasal dari berbagai jurusan/program studi dan program kerjanya sangat bervariatif dan menggunakan pendekatan multidisipliner. Sedangkan KKN Tematik pesertanya hanya jurusan/program studi tertetu dan program kerjanya pun hanya fokus di bidang identitas hukum dan pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan interdisipliner. Setiap kelompok terdiri atas 16 orang peserta dan masing-masing dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),"ucapnya.

Seperti yang dilakukan salah satu kelompok KKN Sisdamas Tematik di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Para mahasiswa peserta kelompok tersebut berbagi tugas guna memfokuskan program kerjanya, diantaranya ada yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari program klinik hukum yang tercatat dan terdokumentasi dalam laporan lembar kerja harian.

Sementara sebagian lagi memfokuskan program kerjanya memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh hak identitas hukum seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta sebagian lainnya memfokuskan program kerjanya dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh hak identitas hukum berupa Itsbath Nikah, Buku Nikah, dan Itsbath Cerai.

Kegiatan mereka difasilitasi oleh Kompak dan juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa, KUA Kemenag, Disdukcapil, dan Pengadilan Agama Soreang. "Untuk puncak kegiatan dilakukan pada hari Minggu (25/08/2019) mereka menggelar Workshop dan Penyuluhan Identitas Hukum bagi Masyarakat yang Membutuhkan Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum,"jelas Ramdani.

Disamping itu, mereka juga menggelar kegiatan Mini Short Course untuk memberikan keterampilan praktis kepada sejumlah relawan yang mewakili unsur pemuda dan pemudi, tokoh agama dan masyarakat, serta aparatur Pemerintah Desa. "Harapan utama dari kedua kegiatan tersebut, adalah mereka secara swadaya dan mandiri dapat saling bersinergi melanjutkan program identitas hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Desa Tenjolaya,"paparnya.