Bogor (Pendis) - Dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Agama yakni penguatan literasi digital, Kementerian Agama akan gelar Ujian Kesetaraan Nasional yang berbasis pada teknologi informasi untuk Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Ujian ini diperkirakan akan diikuti sebanyak 65.000 santri secara nasional. "Pelaksanaan ujian kesetaraan nasional ini menggunakan CBT (baca: tes berbasis komputer) di semua jenjang," kata Anis Masykhur, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren pada saat menyampaikan laporan di hadapan Direktur PD dan Pondok Pesantren.
Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2003 pondok pesantren yang terbiasa dengan aktifitas tafaqquh fiddin, diberikan afirmasi untuk mengakhiri pendidikannya sesuai dengan jenjangnya melalui pendidikan kesetaraan. 
Saat ini sedang dipersiapkan soal-soal dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. "Semua soal berkualitas HOTS, dengan tingkat kesulitan rendah 15%, kesulitan sedang 70% dan kesulitan tinggi 15%." jelasnya lebih lanjut. 
Hal itu disampaikan Anis di hadapan para dosen PTKI yang menjadi mitra sekaligus bagian tim penulis soal untuk ujian kesetaraan yang dirangkai dalam giat "Penguatan Kompetensi Pedagodik dan Profesional bagi Pendidik Pesantren" (23-25/01) di Bogor. Penyelesaian soal ini diperkirakan akan selesai hingga pertengahan Februari 2024.
Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono Abdul Ghafur, menginformasikan salah satu visi awal keberadaan pendidikan pesantren masuk dalam struktur Kementerian Agama. Menurutnya, pesantren adalah bagian dari model pendidikan keagamaan khas Indonesia. "Untuk menjaga otentisitas pendidikan pesantren, aktifitas program pendidikan kesetaraan jangan sampai menggerus tujuan dan aktifitas utama pendidikan pesantren. Begitu pula dalam perumusan soal evaluasi diharapkan dapat menggali dan sekaligus mengukur kompetensi santri yang sebenarnya." ujarnya lebih detail. Pengukuran kompetensi santri akan kitab kuning, memang belum dilakukan secara seragam. Ujian Kesetaraan pada pondok pesantren agar didesain untuk mendapatkan peta tersebut.
“Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan secara internal harus memiliki implikasi dan manfaat yang luas, kontekstual dan komprehensif,” harap Waryono lebih lanjut. 
Uji Kesetaraan menggunakan CBT ini akan menjadi salah satu instrumen mengukur kesiapan pesantren dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi pesantren. 
Pendidikan kesetaraan juga menjadi media persentuhan materi umum pada pondok pesantren. Harapan ke depan, pesantren dapat menyusun lebih strategis relevansi materi umum ini dengan kepesantrenan.