Direktorat PAI Persiapkan 4 Sistem Informasi

Jakarta (Pendis) - Hal itu disampaikan Anis Masykhur, Kepala Seksi Bina Akademik PAI yang juga ditugaskan sebagai Koordinator Tim Media dan Pencitraan Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) pada acara Focused Group Discussion (FGD) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Ditjen Pendidikan Islam di Erian Hotel Jakarta, Jumat (07/09) hari ini. FGD ini menghadirkan seluruh penanggung jawab sistem informasi di setiap Direktorat, meski tidak semuanya dapat menghadirinya.

Menurut Dodi Irawan Syarip, Kasubag Data dan Sistem Informasi pada Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat (Datinmas) bahwa Direktorat PAI masih belum memperkuat sistem informasinya. Maka dari itu, Dodi memberikan apresiasinya yang mana saat ini tim PAI sedang mempersiapkan Sistem informasi khusus terkait sertifikasi, Guru MODIIS, Bina Kawasan, dan Guru Kunjung. Menurut Anis, bahwa 4 sistem informasi ini dibangun untuk menjaring informasi berkenaan dengan aktifitas sertifikasi, kreasi dan inovasi para guru, program pembinaan wilayah perbatasan dan wilayah 3T.

Dalam FGD ini, diskusi berlangsung sangat dinamis. Salah satu yang diperjelas untuk mekanisme kerja pengelolaan data adalah bahwa pengembangan sistem informasi pada setiap direktorat terbuka luas, namun tetap harus dikoordinasikan dengan Bagian Datinmas selaku unit kerja penanggungjawab dalam pengelolaan data dan sistem informasi di lingkup Ditjen Pendidikan Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika kemudian terjadi rotasi dan mutasi jabatan, keberlangsungan sistem informasi dan data masih dapat dipertahankan. "Banyak kasus, sebuah sistem informasi dibuat, dan ketika pejabat yang menanganinya diganti, maka sistem tersebut mati," jelas Anis berkisah. Selain itu, setiap sistem informasi yang dikembangkan oleh setiap Direktorat harus diintegrasikan dengan pusat data di Bagian Datinmas.

Menurut Dodi Irawan, bahwa integrasi data dimaksudkan--salah satunya--untuk pengecekan lintas unit. "Ada kalanya satu orang membawa banyak identitas, bisa sebagai guru, ustadz, guru sekolah dan sejenisnya," jelasnya. Maka, menjadi penting dalam penetapan program pemberian bantuan, orang yang membawa identitas ganda bisa terlacak. Hal demikian juga diamini oleh Azis Saleh, salah satu pejabat yang mewakili Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

"Kasus satu orang dengan double identitas banyak terjadi," ujar Azis mendukung. Nah, pertemuan hari ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terhadap validitas data di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sehingga deviasi datanya tidak besar. (n15/dis)