Fraksi PPP DPR-RI Inisiator Lahirnya RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren

Jakarta (Pendis) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR-RI sebagai inisiator penyusunan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren menyelenggarakan seminar nasional yang diikuti oleh para guru dan para praktisi pendidikan. Seminar dengan mengusung Tema "Mengukuhkan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Keagamaan" diselenggarakan di Gedung Nusantara Komplek DPR/MPR Jakarta pada hari Jum`at tanggal 15 September 2017 dalam rangka menyambut lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Dalam sambutan pengantarnya, Dr. Rini Merlinawati sebagai ketua Fraksi PPP DPR-RI yang sekaligus inisiator RUU ini menyatakan bahwa seminar nasional ini bertujuan menghimpun masukan-masukan dari para guru dan praktisi pendidikan serta para policy maker bidang pendidikan. Dalam seminar ini dihadirkan beberapa narasumber diantaranya Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin sebagai key note speaker; Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Dr. Ir. Setiawan Wangsa Atmaja; Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Prof. Dr. Suyitno; dan Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Dr. Imam Safe`i.

Di hadapan para peserta seminar yang mayoritas adalah para guru, Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bersentuhan dengan guru. Meskipun seseorang tidak menjadi guru secara formal, namun setiap orang pada dasarnya adalah guru sekaligus murid. Sehingga selama kita masih hidup kita tetap dituntut untuk belajar. Beliau menyambut baik rencana lahirnya RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Kita bersyukur karena presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), agar upaya penanaman pendidikan karakter bisa dilakukan lebih terpadu yang harus diwujudkan dengan ikhtiar kolektif masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah ingin memastikan bahwa negara hadir dalam upaya Pendidikan karakter.

Lebih lanjut Lukman mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa melalui peserta didik menjadi sesuatu yang mutlak dan niscaya untuk diwujudkan. Lahirnya RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren menjadi bagian penting untuk mengawal pembentukan karakter bangsa. Dalam melahirkan RUU lembaga keagamaan, satu hal yang perlu dicermati adalah ciri khas lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Lembaga keagamaan kita memiliki ciri pokok yang tidak berubah sejak dahulu. Pertama, lembaga keagamaankita adalah lembaga yang mengajarkan agama Islam dengan ajaran yang moderat, Islam tawasuth, Islam yang tidak tathorruf (ekstrim). Inilah yang harus dijaga dalam ciri lembaga keagamaan kita. Kedua, lembaga pendidikan agama kita melahirkan orang-orang yang arif dalam melihat keragaman. Alumninya tidak kaget dalam melihat perbedaan. Kurikulum di pesantren sudah membiasakan peserta didiknya menghadapi perbedaan, baik dalam pandangan fiqih, tafsir, dan pandangan keagamaan lain. Dengan demikian, produk lembaga keagamaan adalah orang yang arif menghadapi perbedaan, yaitu bisa memahami perbedaan sebagai sunnatullah. Ketiga, seluruh output lembaga Pendidikan keagaaan kita adalah insan yang cinta tanah air. Dengan demikian, upaya menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari materi pembelajaran di lembaga Kegamaan.

Deputi SDM Kemenpan-RB, Setiawan Wangsa Atmaja dalam paparanya menjelaskan terkait dengan manajemen aparatur pemerintah dan rekruitmen PNS. Kemenpan-RB juga bekerja keras menata dan mengatur ASN. Prioritas utama Kemenpan-RB juga membangun karakter para ASN. Bahkan pembentukan karakter ASN akan dimulai sejak rekruitmen. Oleh karena itu, rekruitmen ASN pada tahun ini akan dilaksanakan secara transparan dan online yang bisa dipantau oleh seluruh masayarakat. Dengan model ini disamping semua bisa langsung bisa melihat hasil tes juga terhindar dari praktik-praktik kecurangan seperti nepotisme, titipan-titipan dan lain-lain.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Direktur GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam, Suyitno. Dalam paparannya disamping menjelaskan tentang pentingnya peran guru dalam penguatan pendidikan karakter, Suyitno juga menjelaskan pelbagai problematika guru madrasah. Dalam penguatan pendidikan karakter, madrasah telah memiliki referensi yang sangat kaya yang bersumber dari para ulama. Dan ini tentu sangat dekat dengan lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren yang selalu menjaga, mewariskan, dan menyebarkan ilmu-ilmu dari para ulama. Kaitan dengan guru madrasah, Suyitno mengabarkan berita gembira terkait rencana pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), bahwa pada tahun ini semua tunggakan hutang TPG akan segera dibayarkan dengan setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP.

Pada akhir sesi, Direktur PAI, Imam Safe`i mengimbuhkan informasi terkait dengan dengan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Pendidikan Karakter. Jumlah siswa muslim yang lebih dari 37 juta menurutnya merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang luar biasa. Peserta didik dari sekolah umum yang jumlahnya lebih dari 80% dibandingkan dengan jumlah lembaga pendidikan lainnya butuh perhatian serius dari semua pihak. Dengan terus berkurangnya jumlah guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus PNS ini menjadi kekhawatiran kita semua. Karenanya, Imam Syafe`i berharap dan meminta kepada Kemenpan-RB yang kebetulan juga hadir dalam acara ini agar tahun depan depan diberikan formasi untuk pengangkatan guru PAI. Imam sangat khawatir dengan jumlah guru yang terus berkurang berakibat pendangkalan pengetahuan agama peserta didik karena tidak dapat layanan pendidikan agama yang maksimal.

Seminar ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang sangat produktif karena para peserta sangat antusias ingin meminta pendalaman dan eksplorasi terhadap materi-materi esensial yang dilontarkan para nafa sumber. Para peserta yang merupakan representasi dari pelbagai daerah terus aktif mengikuti acara ini hingga berakhir. Di akhir sambutannya menutup acara ini secara resmi, Ketua Fraksi PPP DPR-RI Rini Merlinawati mengatakan bahwa seminar ini bukan yang terakhir, bahkan menurutnya akan dilanjutkan dengan seminar-seminar yang lebih besar yang akan melibatkan peserta lebih banyak dan lebih luas agar RUU yang dirumuskan betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. (imams/dod)