Kapuspendik: UN-CBT Tingkat SMA Ditunda Agar Serentak

Kapuspendik: UN-CBT Tingkat SMA Ditunda Agar Serentak

Jakarta (Suara Pembaruan)- Pelaksanaan Ujian Nasional Computer Based Test (UN-CBT), yang seharusnya dilaksanakan pada 7 April di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) terpaksa harus ditunda sepekan kemudian yakni mulai 13 April. Hal itu dilakukan agar pelaksanaannya sama dengan UN kertas.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Nizam, penundaan selain karena bisa digelar serentak, juga memberikan waktu kepada dinas untuk menyelesaikan proses verifikasi penetapan sekolah yang benar siap untuk melaksanakan UN-CBT.

"UN-CBT ditunda agar pelaksanaannya serentak," ujar Nizam kepada Suara Pembaruan, Selasa (17/3).

Sejauh ini, jumlah sekolah yang siap melaksanakan UN-CBT tingkat Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 700 sekolah. Namun, akan dilakukan verifikasi untuk penetapan sekolah yang benar-benar siap melaksanakan UN-CBT.

Menanggapi penundaan UN-CBT, Pemerhati dan Pembina Federasi Guru Serikat Indonesia (FGSI) Doni Koesoema mengatakan, UN-CBT merupakan salah satu alat evaluasi, sehingga keputusan penundaan merupakan keputusan tepat dan baik. Mengingat pemerintah belum siap untuk mengadakan UN-CBT. Namun, di sisi lain, Doni menyayangkan alasan penundaan untuk menunggu kesiapan sekolah.

"Jika menunggu semua sekolah siap, kita tidak akan pernah melaksanakan UN-CBT," ujar Doni.

Persiapan matang untuk menyambut UN-CBT menurut Doni dapat dilakukan melalui 400 sekolah percontohan, yang setidaknya telah ditunjangi oleh fasilitas seperti komputer yang memadai. dan untuk tahap selanjutnya, dapat diterapkan ke sekolah-sekolah lain, yang siap dan tidak terpaksa melaksanakannya, karena keadaan tiap daerah berbeda.

Doni mengatakan, pelaksanaan UN-CBT sangat baik karena ramah lingkungan, tidak boros kertas, praktis, kebocoran soal dapat diminimalisasi yang dilihat dari sistem acak soal dengan pembobotan yang adil.

"Bahkan, siswa dapat langsung mengetahui hasil ujian saat itu juga jika memang diinginkan," tuturnya.

Sementara, untuk UN mengunakan kertas, Doni mengaku tetap harus dikelola secara sama dan serentak di seluruh Indonesia, dengan cara penyebaran yang merata agar berjalan dengan baik.

Penulis: Maria Fatima Bona/YS


Tags: