Kemenag dan Ditjen Anggaran Kemenkeu Bahas Anggaran TPG Madrasah

Jakarta (Pendis) - Mengawali tahun anggaran 2019 Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Ditjen Anggaran membahas harmonisasi kebijakan dan data pemenuhan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah untuk tahun 2019 dan 2020.

Kasubdit Bina GTK MI/MTs Kidup Supriyadi mengatakan bahwa data guru madrasah yang digunakan dalam menghitung kebutuhan anggaran TPG ini sepenuhnya berbasis data Simpatika.

"Berdasarkan data Simpatika tahun 2018 untuk alokasi TPG guru PNS yang sudah bersertifikasi sebanyak 116.747, dan ini sudah disampaikan secara resmi dalam bentuk by name by address ke Bagian Perencanaan Ditjen Pendis sebelum Pagu TA 2019 ditetapkan," jelas Kidup di Jakarta, Kamis (31/01).

Kidup berharap melalui pertemuan dengan Ditjen Anggaran diharapkan tercipta harmonisasi data dan kebijakan antara pusat dan daerah, tidak hanya antar satuan kerja di Kementerian Agama namun juga dengan Kementerian Keuangan.

Menyoroti evaluasi pencairan anggaran TPG TA 2018 yang menyisakan anggaran cukup besar, Kabag Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam, Ridwan menuturkan bahwa salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran TPG, karena selisih perbedaan unit cost dan belum optimalnya tata kelola perencanaan data di wilayah.

Hal senada disampaikan oleh Kasubdit Anggaran Bidang Agama Kepresidenan, Sudadi, bahwa ada indikasi pengelolaan anggaran Tunjangan Profesi bukan PNS di satuan kerja wilayah menggunakan akun yang bervariasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tata kelola perencanaan dan keuangan TPG bagi guru madrasah melibatkan satuan kerja yang jumlahnya tidak sedikit.

Sementara itu, Kasi Bina Guru MI dan MTs Musthofa Fahmi, menuturkan bahwa kebutuhan alokasi TPG TA 2020 dari data 116.747 guru akan mengalami penambahan seiring dengan jumlah guru yang lulus UTN Ulang PLPG sebanyak 1.058 guru dan kelulusan PPG 2018/2019 sekitar 4300 orang. Menurutnya, jumlah data tersebut belum termasuk puluhan ribu guru bukan PNS yang sudah sertifikasi dan akan direncanakan diberikan SK Inpassing di tahun 2019.

"Terkait kebijakan penetapan inpassing GBPNS di tahun 2019 ini sampai dengan saat ini masih tahap rencana," jelas Fahmi.

Selain membahas kebutuhan anggaran TPG untuk tahun 2019 dan 2020, pertemuan juga mengevaluasi data realisasi tahun 2018 dan beberapa kebijakan teknis terkait pelaksanaan program sertifikasi guru dan inpassing guru madrasah. (M Fahmi/Maryani/dod)