Kepala Sekolah Diminta Menjaga Kredibilitas

SEMARANG- Para kepala sekolah setingkat SMA dan SMP menjadi "penjaga gawang" kredibilitas ujian nasional (UN), terutama dari berbagai kecurangan dan penyimpangan.

"Tidak saatnya lagi kepala sekolah terpengaruh politik lokal dan pejabat birokrasi. Tak boleh lagi ada kepala sekolah di daerah dikendalikan oleh kepala dinas untuk kepentingan tertentu. Pendidikan seharusnya dipisahkan dari masalah politis," kata Koordinator Pelaksanaan dan Pengawasan UN tingkat SMA 2011 Prof Rochmat Wahab, kemarin.
Menurutnya, sah-sah saja jika pemerintah daerah menargetkan hasil UN para siswa di daerahnya sebaik mungkin untuk sekadar jadi parameter kinerja. Harapannya, target tersebut menjadi feed back pemda untuk memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan pendidikan di daerah.

Selain harus bersih dari pengaruh politis, para kepala sekolah jangan menghalalkan segala cara untuk mendongkrak hasil UN para siswa, antara lain dengan membentuk tim sukses untuk memberikan jawaban kepada masing-masing siswa. "Ini jelas tidak mendidik dan merusak kredibiltas UN, sehingga UN seringkali dianggap tak layak diselenggarakan lagi," ungkapnya.

Andai pelaksanaan UN betul-betul tak ada kecurangan, tutur Rochmat, hasil keseluruhan bisa digunakan sebagai syarat masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sehingga lulusan SMA tak perlu lagi mengikuti ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kemandirian

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu menilai, meski UN tahun lalu ada kecurangan, secara umum pelaksanaannya sudah baik. "Selain itu, pengawasan yang amat ketat terutama dari kepolisian dan perguruan tinggi, menjadi tak perlu lagi dilakukan. Ini yang seharusnya dilakukan dalam UN. Hal itu yang disebut dengan kemandirian pelaksanaan dan evaluasi proses belajar oleh sekolah. Namun, untuk mengimplementasikan dibutuhkan kredibiltas para kepala sekolah," ungkapnya.

Berkaitan untuk menekan kecurangan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Semarang Ngasbun Egar mengungkapkan, jumlah lima jenis soal yang akan diujikan pada UN mendatang jangan dihubungkan untuk mengantisipasi kecurangan. Pasalnya, untuk mendapat nilai yang baik dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak, baik siswa maupun sekolah.

"Diharapkan, berapa pun jumlah soal UN dapat berjalan lancar secara fair dan baik. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting seperti isu bocoran soal dapat memengaruhi ketenangan siswa saat melaksanakan ujian," ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, terkait dengan perkembangan bentuk soal, guru harus menyiapkan dengan memberikan simulasi pengerjaan soal kepada siswa. "Mereka perlu memberikan demonstrasi kepada anak untuk mencoba mengerjakan soal tersebut sebaik mungkin," imbuhnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Jateng telah menyiapkan penyelenggaraan UN di antaranya dengan membentuk tim panitia, sosialisasi, hingga penandatanganan pakta integritas dengan seluruh kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota. "Di samping itu, kami sudah melakukan pelelangan bahan UN dengan percetakan dan mendata secara online, serta mencetak DNT. Kami berharap pelaksanaan UN dilandasi nilai-nilai kejujuran," tuturnya.