Memesrakan Perguruan Tinggi dengan MEA

Wacana (Suara Merdeka) - PADA tahun ini Indonesia akan memasuki era interkoneksi ekonomi antarnegara se-ASEAN, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Inilah yang akan menjadi babak baru hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Semangat MEA yang berfilosofi pada integrasi regional dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menjadi stimulus baru percepatan pembangunan ekonomi kawasan yang lebih merata.

Asia Tenggara dianggap sebagai poros ekonomi baru yang terus berkembang. Dengan populasi jumlah penduduk mencapai 612 juta jiwa atau 8,7% populasi dunia, plus volume ekonomi yang mencapai USD 2,2 triliun. Asia Tenggara adalah macan baru ekonomi Asia. Letak yang strategis di antara jalur pelayaran dan penerbangan paling sibuk di dunia semakin menjadikannya sebagai kawasan yang seksi untuk dikembangkan.

Kondisi ini kemudian ditangkap oleh negaranegara Asia tenggara yang tergabung dalam ASEAN, untuk membentuk suatu komunitas ekonomi yang terintegrasi dalam wadah MEA, atau ASEAN Economic Community (AEC). Di tengah kelesuan Amerika Utara dan Uni Eropa, ketimpangan di Asia Selatan serta pelambatan di Timur Jauh, Asia Tenggara muncul dengan harapan sebagai kutub baru ekonomi Asia.

Bagaimana dengan Indonesia? Negara terbesar di Asia Tenggara dengan volume ekonomi 38,8% dari total volume perekonomian ASEAN. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN di forum G20. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa, Indonesia adalah leader sekaligus pasar yang paling besar. Posisi ini tentu saja sangat menguntungkan dari segi geopolitik, ekonomi, demografi dan aspek lain.

MEA dikonsepkan sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi secara ekonomi. Sehingga mobilitas barang dan jasa serta beragam aktivitas ekonomi akan semakin mudah. Lebih dari sekadar zona perdagangan bebas, MEA diharapkan akan menciptakan keselarasan dalam aktivitas perekonomian yang lebih komprehensif dan integral dalam balutan semangat persaudaraan ASEAN.

MEA membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan produk-produk unggul. Produk unggul dapat dihasilkan dari bangunan kerja sama, keterkaitan, sinergi dukungan yang kuat. Pendukung yang kuat itu antara lain harus memiliki unsur pelibatan A, B, G, C (akademisi, business, goverment, community) dan perbankan.

Perguruan tinggi dapat masuk ke semua area B, G, C dan Perbankan. Karena perguruan tinggi menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh B, G, C dan perbankan. Pemerintah membuka keran lebar-lebar untuk mendongkrak penyerapan tenaga kerja dengan penciptaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk unsur di permodalan.

Peran perguruan tinggi menjadi sentral, terutama di dalam riset, karena itu sekarang kementerian ristek digabung dengan perguruan tinggi. Luaran riil dari suatu perguruan tinggi bagi industri adalah inovasi teknologi dan manajemen pengelolaan sumber daya.

Antisipasi

Menurut Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agus Muharram, untuk membentuk ekonomi sebuah negara berkembang menjadi maju dibutuhkan jumlah pengusaha sukses minimal 2% dari total jumlah penduduk. Jumlah pengusaha Indonesia hanya 1,56 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini jauh tertinggal dengan Amerika yang 12 persen, Jepang (10%), Singapura (7%), dan seterusnya. Sementara, pengusaha muda, berdasar data keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) hanya 25 ribu lebih saja.

Dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Klaim menteri UKM pemerintahan SBY menyatakan, persiapan Koperasi dan UKM nasional untuk menghadapi era MEA sudah cukup baik kurang lebih 60 sampai 70 persen.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya strategis, salah satunya pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEApada akhir 2015.

Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Kualitas SDM

Namun, diakui bahwa salah satu faktor hambatan utama bagi KUKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah dan akses terhadap penyediaan hasil-hasil penelitian dan riset dari pemerintah dan perguruan tinggi. Jika KUKM melakukan riset sendiri, mereka tidak mampu, karena terbatasnya sarana dan prasarana. Sehingga peran ini sangat vital digantikan oleh perguruan tinggi. Kecenderungan yang ada di perguruan tinggi hanya terfokus pada kajian teoritis dan riset mikro. Riset di perguruan tinggi banyak diartikan sebagai cara dan proses penemuan melalui pengamatan atau penyelidikan yang bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau persoalan sebagai suatu masalah yang diteliti.

Di sisi lain masih banyak ketimpangan dalam sektor riil industri. Banyak yang berjalan sendiri-sendiri kurang bersinergi. Pengusaha juga memandang hasil riset perguruan tinggi kadang on kadang off dengan kepentingannya. Jika on konteks isinya pun masih global, belum siap terapan. Adapun jika offmaka tidak ada kaitan, sambungan ataupun hubungan dengan industri, maka konsekuensinya pelaku industri harus mencari jalan sendiri. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan dari kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah. Harus ada sinergi antara perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah. Konsep ini dikenal dengan triple helix.

Tentu saja konsep triple helix antara university, company and government akan berjalan dengan sinergi semua elemen. Harapannya riset yang dihasilkan perguruan tinggi akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk diterapkan di masyarakat. Sehingga perguruan tinggi tak hanya bertugas mencetak tenaga kerja terdidik namun berkontribusi langsung dalam pengembangan teknologi nasional agar berdaya saing.

Konsep "Triple Helix ", memiliki tiga kondisi dasar sebagai berikut.

Ketiga kalangan tersebut memiliki motivasi untuk meningkatkan dinamika dan daya kesinambungan ekonomi. Negara-negara berkembang saat ini tengah mengalami kendala dalam mendorong agar masing-masing kelompok akademik, bisnis, dan pemerintah untuk mengambil peran secara lebih aktif, sedemikian rupa hingga ketiganya mampu memperluas potensi daya inovasi diri sendiri.

Jika sinergi-sinergi dalam menghadapi MEA telah teropini di lingkungan kampus akan lebih baik menggandeng lagi pemangku kepentingan yang lain. Sehingga menjadi quart helix bahkan penta helix. Misalnya A, B, G, C dan Perbankan. (81)

— Sucihatiningsih DWP, Guru Besar bidang Ekonomi Unnes