Menag Serukan Kaum Moderat Bicara Lantang

Menag Serukan Kaum Moderat Bicara Lantang

Jakarta (Pendis) - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada kelompok moderat termasuk kalangan civitas akademika UIN, IAIN dan STAIN untuk bicara lantang tentang Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka damai dan toleran. "Wahai kaum moderat bicaralah lebih lantang kepada umat".

Seruan itu disampaikan Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan pengarahan kepada Pimpinan PTKIN dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam, Senin (23/01/2017) di Jakarta.

Harapan agar kalangan moderat lebih lantang menyuarakan kebenaran dan pencerahan Islam yang moderat dan toleran, kata Lukman Hakim juga menjadi harapan berbagai pihak. "Kita harus aktif bagaimana moderasi Islam lebih digaungkan, sebab kalau yang mayoritas diam maka kelompok intolerar akan menguasai wacana publik dan itu berbahaya," katanya.

Kementerian Agama mengemban misi suci agar agama dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan dan menjadi perekat nilai-nilai moderat, damai dan toleran.

Menteri Agama yang jebolan pesantren ini mensinyalir, munculnya fenomena hoax akhir-akhir ini dan berkembangnya radikalisme dan intoleransi bisa dirunut dalam sejarah Islam, terutama peristiwa al-fitnatul kubro dengan terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan dan disusul oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh beliau berdua adalah seorang muslim yang hafidz. Sejak saat itu umat Islam mengalami friksi yang sangat komplek.

Lebih lanjut diuraikan oleh Menag persoalan keummatan ditarik secara politis, perbedaan paham keagamaan yang bersifat teologis, syariat dan tasawuf sekalipun langsung maupun tidak ditarik ke ranah politik. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, sempai sekarang kita merasakan dampak dari al-finatul Kubro. Fenomena sekarang dapat dikatakan akbat berita hoax. Usman bin Affan dituduh melakukan praktek KKN dan nyatanya tidak jelas kasusnya.

Lukman Hakim menegaskan toleransi adalah kemauan dan kemampuan orang untuk menghormati dan menghargai pemahaman dari pihak lain. Namun sayangnya sering disalahpahami jika kita menghormati dan menghargai perbedaan orang lain dipahami seakan-akan kita mengamini pendapatnya.

Lukman Hakim mengharapkan civitas akademika UIN, IAIN dan STAIN agar menjadi institusi pranata yang strategis dalam menyikapi issu radikalisme dan intoleransi dengan cara-cara strategis.

Salah satu langkahnya, lanjut Lukman Hakim adalah setiap PTKIN perlu mempunyai Pusat Moderasi Islam. Wacana moderasi harus menjadi issu utama. Kajian penelitian diarahkan untuk mempromosikan Islam moderat dan masyarakat harus diajak secara bersama-sama mewujudkan kehidupan yang moderat.

Langkah lain, kata Lukman Hakim adalah buku-buku pelajaran yang mengajarkan paham-paham yang intoleran harus dicounter dengan buku-buku yang mencerahkan, moderat, mengedepankan komitmen kebangsaan dan jauh dari intoleransi.

Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang telah menginisiasi FGD yang membahas persoalan bangsa yang maha penting. "Pertemuan yang cepat ini adalah respon kalangan PTKIN untuk mengatassi gerakan radikalisme dan intoleransi yang memprihatinkan kita".

Kalangan PTKI menurut Kamaruddin harus steril terlebih dahulu dari paham intoleran dan radikal sebelum turun ke bawah. "Kita perlu mendampingi masjid-masjid, lembaga pendidikan dan masyarakat agar moderasi Islam ada di pikiran masyarakat," katanya.

Kamaruddin berpendapat berbagai aksi nyata perlu dilakukan diantaranya seleksi dosen harus bisa merekrut para dosen yang moderat dan berkomitmen pada kebangsaan. Selain itu civitas akademika PTKIN harus menjadi aktor utama moderasi Islam.

Kegiatan FGD dihadiri oleh Kamaruddin Amin Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nur Syam Sekretaris Kementerian Agama RI, Rektor dan Ketua PTKIN, Moh. Isom Yusqi Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Amsal Bakhtiar Direktur Pendidikan Tinggi Islam, para Kasubdit di lingkungan Dikti Islam, Abdullah Hanif Kasubbag TU dan sejumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU). (ruchman basori/dod)


Tags: