Pemerintah Bertekad Minimalisir Kebocoran UN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah bertekad meminimalisir kebocoran Ujian Nasional yang hampir selalu terjadi tiap tahunnya. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan, Mansyur Ramli, ketika dihubungi Republika, Senin (24/1) berdasarkan evaluasi, kebocoran ujian nasional selalu terjadi di percetakan. "Pengawasan percetakan masih lemah," ujar Mansyur.

Selama ini, menurutnya, percetakan selalu memiliki ruang terbuka luas yang memungkinkan orang luar untuk masuk. "Di percetakan tidak ada pengawas dari perguruan tinggi yang siaga ketika soal UN dicetak," ucapnya. Belum lagi persoalan distribusi sebagai negara kepulauan. "Misalnya harus mengirim ke NTB padahal yang menang tender ialah percetakan di Jakarta," paparnya.

Untuk mengantisipasi kebocoran, maka Pemerintah berusaha memperkuat di tingkat pusat dan harapannya di wilayah kabupaten dan kota juga memperketat pengawasan. "Agar tidak ada kebocoran di percetakan dan jalur distribusi," ungkapnya. "Pengawasan harus diperkuat. Di percetakan dan gudang penyimpanan soal UN usahakan dilakukan pergantian pengawas baik dari perguruan tinggi maupun aparat keamanan," tegasnya.

Selain itu, ia amat menghimbau tegas kepada para orangtua agar tidak mempercayai pesan singkat lewat telepon seluler jawaban yang kadang dikirim berantai ke tiap orang. "Tahun kemarin saja ada yang tidak lulus karena mendapat jawaban palsu lewat sms," ungkapnya.

Ia pun amat berharap masyarakat khususnya para orangtua agar melapor jika mendengar atau mengetahui jika ada kecurangan. "saya mengerti orangtua ingin sekali anaknya lulus, dan kadang menghalalkan berbagai cara agar ia mendapat jawaban ujian, tapi saya berharap orangtua bekerjasama dengan pemerintah untuk mewaspadai kecurangan ini demi keadilan anak didik," pungkasnya.