PENCAIRAN BOSDA PROVINSI ; Dinas Pendidikan Supaya Proaktif

YOGYA (KR) - Pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Provinsi sampai saat ini masih dalam proses. Meski demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY tetap berusaha agar dana Bosda bisa cair pada September ini. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pencairan, bagi Dinas Pendidikan yang sudah siap langsung dilayani, sehingga ada kemungkinan pencairan dana Bosda antara kabupaten satu dengan lainnya tidak sama.

"Saat ini dananya sudah siap tinggal menunggu proses pencairan, untuk itu saya mengimbau agar Kabupaten/Kota bisa proaktif. Sebab, dalam pencairan Bosda Provinsi DIY ini bagi Dinas Pendidikan yang sudah siap dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan bisa langsung dilayani," kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bosda Provinsi DIY Singgih Rahardjo SH MEd kepada KR, Senin (19/9).
Singgih menyatakan, kelancaran pencairan Bosda Provinsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Dikpora DIY, tapi membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak. Dengan adanya sikap proaktif tersebut diharapkan dana Bosda bisa dicairkan tepat waktu, sehingga langsung bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogya tengah berkonsentrasi mengurus perjanjian hibah antara Walikota Yogyakarta dengan pihak Provinsi. Ditargetkan, perjanjian hibah segera selesai pada September ini, sehingga Bosda di Kota Yogyakarta ditargetkan cair Oktober.
Sekretaris Disdik Kota Yogyakarta, Budi Asrori Santosa kepada KR menyatakan, Kota Yogyakarta direncanakan menerima Bosda Provinsi sebanyak Rp 13,4 miliar. Dana ini diberikan bagi 40.000 siswa SD dan siswa SMP sekitar 21.500.
Sementara bagi SMA/SMK anggaran Bosda Provinsi dialokasikan untuk insentif Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Total GTT/PTT SMA/SMK di Kota Yogya sebanyak 4.800 orang.
Budi menyebutkan, hingga saat ini masih melakukan pencocokkan data seperti data siswa hingga mengurus perjanjian hibah. Terkait pencairan, sangat tergantung pada mekanisme internal seperti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Terpisah Kasi Pengembangan dan Sarana Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Partini SPd MA mengatakan, pencairan Bosda provinsi saat ini sedang diproses di Kabupaten Bantul. Diperkirakan dalam waktu dekat bantuan tersebut cair.
"Sebenarnya Bantul itu paling cepat dibandingkan daerah lain. Soalnya MoU untuk pencairan dana Bosda provinsi antara Bupati dengan Gubernur sudah jadi. Tapi sekarang dalam proses di kabupaten," kata Partini.
(Ria/M-1/*-1)-m