Sekolah untuk Anak-Anak TKI

Sekolah untuk Anak-Anak TKI

Tajuk Rencana (Suara Merdeka) - Setiap warga negara berhak menerima pendidikan di mana pun mereka berada. Karena itu keinginan pemerintah agar Malaysia dan negara- negara pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) menyediakan sekolah bagi anak-anak pekerja layak didukung.

Selain sesuai dengan amanat UNESCO, tindakan antarnegara untuk mempermudah akses pendidikan bagi mereka, dapat dimaknai sebagai pemuliaan peradaban. Belum semua negara akan memberikan akses sekolah formal dan nonformal bagi anak-anak TKI.

Karena itu kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak saat mendirikan Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak bisa dijadikan sebagai momentum untuk membangun sistem pendidikan bagi anak-anak TKI dengan lebih baik.

Membayangkan tak kurang 50 ribu anak-anak TKI di Sabah dan Sarawak tanpa pendidikan yang memadai, misalnya, sungguh mengenaskan. Selain akan jadi beban, anak-anak itu ketika dewasa bisa menjelma gerombolan yang bermasalah bagi masa depan bangsa.

Membiarkan mereka jadi aktor utama kesuraman bangsa jelas merupakan kejahatan negara yang tak terampuni. Tidak mudah membangun sistem pendidikan di negara lain. Keterbatasan jumlah pengajar dan fasilitas masih jadi persoalan tak terselesaikan.

Jadi, negara pengguna TKI dan pemerintah Indonesia harus merancang sistem yang memungkinkan anak-anak selain memperoleh pendidikan formal dan nonformal, juga sejak dini mendapatkan pelatihan keterampilan, pelajaran bahasa, dan pengenalan budaya. Siapa yang paling bertanggung jawab mengatasi persoalan ini? Tentu saja kementerian yang berkait dengan pendidikan, tenaga kerja, dan masalahmasalah luar negeri.

Ketiga kementerian tersebut harus segera menemukan cara memberdayakan anak-anak TKI yang tinggal di sebuah kultur yang lain dari negara asal. Terlambat sedikit persoalan akan membesar dan bisa jadi masalah sosial antanegara. Ada baiknya penyediaan sekolah formal dan nonformal bagi anak-anak TKI dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tenagatenaga kerja dari Indonesia.

Bukan hanya itu hal-hal yang menunjang pendidikan —antara lain perpustakaan— jangan sampai diabaikan. Jika semua terwujud, kita akan bisa menyelamatkan generasi anak pekerja di luar negeri dari kehancuran.


Tags: