Rintisan BOS Pendidikan Menengah Disiapkan

SEMARANG- Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan menengah yakni SMA/SMK/MA kini masih terus disiapkan, khususnya mengenai besaran dana yang akan dikucurkan 2012 mendatang. Program ini diharapkan bisa mewujudkan wajib belajar (wajar) dari sembilan tahun menjadi 12 tahun.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengungkapkan, mengingat BOS pendidikan menengah ini diperkirakan belum mampu menjangkau semua siswa, maka diperlukan mekanisme pengaturan distribusi. Khususnya bagi sekolah dengan fasilitas pendidikan minim. Menurut Zen, alokasi anggaran tersebut diperkirakan hanya bisa menjangkau sekitar 6,7 juta siswa dari jumlah keseluruhan yang mencapai sembilan juta siswa.

”Seharusnya alokasi anggaran BOS pendidikan menengah lebih besar dari pendidikan dasar yang sudah diterapkan sebelumnya. Sekolah yang berfasilitas minim juga mendapatkan perhatian,” ungkap Zen di Gedung DPRD Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (4/10).

Sekolah pinggiran baik negeri maupun swasta, lanjut dia, sebaiknya mendapat prioritas. Sementara yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak masuk kriteria.

Bisa Maksimal

Zen yang juga ketua Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Jateng itu menilai, dalam pengucuran BOS tersebut pemerintah provinsi dan pemda harus memikirkan anggaran untuk pendampingan rintisan BOS, agar dana yang keluar bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Seperti pendidikan dasar peruntukan BOS pendidikan menengah dipakai untuk operasional, misalnya SPP dan sarana prasarana yang diperlukan.

”Jadi kalau ada kebutuhan operasional yang belum terpenuhi dari pusat, kita bisa ambilkan dari dana pendampingan itu. Semua ditujukan supaya pendidikan murah benar-benar maksimal,” urai dia.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Menengah Kemdiknas Hammid Muhammad menjelaskan belum bisa menetapkan kisaran dana yang dibutuhkan untuk BOS pendidikan menengah. Usulan yang diajukan sekitar Rp 200.000, tapi masih dalam pembahasan di tingkat DPR.

”Targetnya bisa Rp 1 juta untuk setiap anak per tahun, tapi kami masih usul Rp 200.000 dulu,” ujarnya. (J14,J17-75)