Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Jakarta (Pendis) --- Kementerian Agama RI tengah menuntaskan program penyegaran (refreshment) fasilitator propinsi dan daerah (Fasda). Penyegaran ini dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi fasilitator agar dapat menyampaikan informasi kepada kelompok kerja mengenai informasi ter-update mengenai pendidikan madrasah.

Penyegaran yang dilakukan oleh PMU REP MQER dari Komponen 3 tersebut dilakukan secara intens agar dapat terselesaikan secara maksimal dan tepat waktu. Sejak bulan Juli, Kemenag melalui PMU REP MQER telah menghadirkan fasprov dan fasda melampui 3000 orang se Indonesia. Sedangkan pada bulan November ini ditargetkan menuntaskan fasprov dengan jumlah yang tidak jauh berbeda.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani menegaskan beberapa hal informasi terbaru harus dipastikan tersampaikan oleh Fasda ke kelompok kerja. Pertama, kebijakan implementasi kurikulum merdeka, karena melalui KMA 347 tahun 2022  tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah menegaskan bahwa madrasah dan pemangku kepentingan lainnya harus sudah memahami kurikulum merdeka ini, meski masih diimplentasikan secara terbatas. 

"Sebab pada level evaluasi, sudah menggunakan pendekatan baru menyesuaikan dengan kurikulumnya," terang Ramdhani di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Kedua, lanjut Ramdhani, penguatan toleransi melalui penguatan pemahaman moderasi beragama. Melalui edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-1149/Set.I/10/2022 tentang Penegasan Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama di Tahun Toleransi, seluruh elemen pendidikan harus mendorong penguatan toleransi untuk perwujudan tahun toleransi sebagaimana dicanangkan oleh menteri agama melalui KMA Nomor 494 tahun 2022 tentang Tahun Toleransi 2022. 

"Guru madrasah harus memiliki perspektif moderasi dan mampu mengintegrasikan ke dalam seluruh materi pelajaran. Apalagi tahun ini, Kementerian Agama mencanangkan tahun toleransi," tegasnya.

Ramdhani melanjutkan, informasi ketiga mengenai penyesuaian model evaluasi yang berubah dari pola Ujian Nasional ke Assesment Nasional. Implementasi Kurikulum Merdeka berkonsekuensi terhadap perubahan pola asesment. Tentunya, ketika evaluasi berubah tanpa dibarengi dengan kurikulumnya, berdampak pada hasil yang tidak optimal.

"Keempat, program familiarisasi teknologi informasi dalam dunia pembelajaran. Para pendidik harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi ini untuk memperkuat literasi digital," jelas Ramdhani dengan tegas.

Direktur GTK Madrasah, Muhammad Zain juga menerangkan bantuan Pokja segera dieksekusi dan diimplementasikan secara optimal. Beliau juga beberapa kali mengingatkan agar Pokja penerima bantuan mengoptimalkan penggunaannya. 

"Kami berbahagia sekali jika bantuan ini betul-betul dapat memperbaiki kualitas pembelajaran pendidik madrasah. Optimalkan, agar dana program ini tidak sia-sia," ujar Zain penuh harap.

Beberapa hal di atas juga ditegaskan berulang-ulang oleh Anis Masykhur, selaku Wakil 3 PMU REP MQER yang bertanggung jawab di komponen ini. Dalam bidang teknologi, ia jelaskan tentang pentingnya TPACK dalam pembelajaran. 

"TPACK adalah Technological Pedagogical and Content Knowledge. Ia dipelajari agar pendidik mempu mengoptimalkan fitur gadget sebagai tools dalam pembelajaran," paparnya menjelaskan.

Penyegaran Fasda tahap akhir akan diselenggarakan di Alor, NTT 23 November 2022 mendatang.