Kemenag Jalin Kolaborasi dengan MPI/LEG, Dirjen Pendis: Mari Jadikan Madrasah Wahana Mitigasi Persoalan Masyarakat

Rabu, 14 Februari 2024 16:23 WIB

Dirjen Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani pada Pertemuan dengan MPI/LEG (13/2/2024)

Jakarta (Pendis)--- Kolaborasi pendidikan antara pemerintah, NGO, dan berbagai lembaga melalui Mitra Pendidikan Indonesia (MPI/LEG) mengadakan pertemuan perdana tahun 2024 pada Selasa, 13 Februari 2024 di Jakarta. Pertemuan ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang dalam hal ini Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat KSKK Madrasah.

Pertemuan ini dihadiri oleh lembaga-lembaga mitra diantaranya: BSKAP Kemendikbudristek, Ditjen Pendis Kemenag, GPE (Global Partnership for Education), Article 33 Indonesia, ADB, DFAT Australia, Islamic Development Bank (IsDB), JPPI, LP Ma’arif NU, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Save The Children Indonesia, SMERU, Semua Murid Semua Guru, The World Bank, UK FCDO, UNICEF Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, dan PSPK.
Pertemuan ini membahas tiga agenda utama yaitu:
1.   Update keseluruhan hibah System Capacity Grant
2.   Update terkait Multiplier Grant di Indonesia
3.   Pemilihan co-coordinating Agency

Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani. Dalam sambutannya, kang Dhani menyampaikan bahwa melalui jejaring pendidikan yang dimiliki ini harus dilakukan ikhtiar-ikhtiar agar setiap pembangunan peradaban dikawal dengan pendidikan yang baik. Semua pembangunan baik itu pembangunan infastruktural, pembangunan ekonomi ataupun lainnya boleh jadi akan sia-sia kalau pembangunan pendidikan terhenti.

“Kita memahami bahwa pendidikan adalah hal yang paling substantif. Sehingga kita menyambut baik keinginan bersama untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dari siswa melalui GPE yang hari ini akan dilakukan pembahasan dimana tahun lalu kita telah melakukan diskusi yang kaya akan gagasan-gagasan yang inovatif dan implementatif” imbuhnya.

Dalam memberikan sambutan, Guru Besar UIN Bandung ini didampingi oleh Adindito Aditomo (Kepala Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek), Rohmat Mulyana Sapdi (Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam) Suhadi (Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan).

Lebih lanjut, mantan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Bandung ini menyampaikan bahwa kekuatan MPI dengan lembaga-lembaga yang mempunyai concern yang kuat dalam bidang pendidikan harus bergandengan tangan. Dan hari ini adalah upaya untuk mengingatkan kembali komitmen bersama yang telah dibangun untuk menghadirkan layanan pendidikan yang terbaik, khususnya dalam bidang yang telah dimandatkan oleh negara dan negara-negara donor. Pendidikan yang diharapkan bukan hanya memberikan dampak kecerdasan semata tetapi juga dampak-dampak yang lain.

“Saya menerima amanat dari Gusmen, Menteri Agama, bahwa madrasah tidak hanya menjadi wahana pendidikan tetapi juga bisa memitigasi persoalan kemasyarakatan. Hadirnya madrasah jangan sampai menjadi menara gading yang indah dan elok hanya di pelupuk mata tetapi juga menjadi mercusuar untuk menerangi kegelapan malam. Telah disusun partnership compact sebagai pegangan dan acuan bersama, namun dokumen akan menjadi sekedar dokumen tanpa tautan hati” pungkas kang Dhani.

Pada kesempatan yang sama, Adindito Aditomo mengucapkan terima kasih kepada Kemenag yang memfasilitasi pertemuan ini. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan beberapa hal yaitu untuk mendapatkan update dari tim UNICEF tentang Multiplier Grant, dan untuk UNICEF masih bisa menerima masukan, tanggapan, kritik dari semua mitra pendidikan Indonesia.

“Saya yakin walaupun UNICEF secara rutin memberikan update dengan dokumen yang diedarkan tetap menerima masukan dari kita. Kalaupun Bapak/Ibu belum sempat memberikan masukan, maka ini merupakan kesempatan untuk memberikam masukan” ungkapnya.

“Di awal ini saya mengingatkan bahwa GPE ini cukup unik dalam hal hibah atau dana yang bisa akses untuk kemajuan pendidikan kita. Biasanya anggaran pendidikan dari loan/hibah luar negeri dalam konteks anggaran dikelola oleh pemerintah. Tetapi program GPE ini diselaraskan dengan program pemerintah” pungkas Adindito.

Editor: Hikmah Romalina